“Setiap anggaran yang dikucurkan harus memiliki outcome dan output yang jelas. Outcome-nya adalah manfaat yang dirasakan masyarakat, sedangkan output-nya adalah manfaat langsung kepada masyarakat Kota Medan,” jelas Roni.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kendala dalam sistem zonasi PPDB online yang mempengaruhi akses pendidikan di SMP Negeri. Mereka berharap Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dapat menambah jumlah SMP Negeri di setiap kecamatan untuk mengatasi permasalahan ini.
Terakhir, Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya terhadap pengesahan APBD TA 2025 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp7.444.018.751.179, belanja daerah Rp7.414.018.751, pembiayaan penerimaan daerah Rp70.000.000.000, dan pembiayaan pengeluaran Rp100.000.000.000.
Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Pendapat Fraksi PKS yang dibacakan oleh Dhiyaul Hayati, S.Ag., M.Pd bahwa Fraksi PKS menekankan perlunya Pemko Medan memprioritaskan kesejahteraan para guru serta pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honor yang telah lama mengabdi. Fraksi PKS meminta agar guru honorer yang tidak lulus P3K tetap diakomodir dan tidak diberhentikan, dengan pemberian gaji minimal sebesar UMK serta jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
