Fraksi Hanura PSI PPP juga menggarisbawahi perlunya peningkatan kualitas UMKM, akses modal dan investasi, serta pengembangan sektor pariwisata dan kuliner. “Medan sebagai ibukota provinsi harus dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan ekonomi daerah dan masyarakat,” kata Rani. Mereka juga mengingatkan bahwa bonus demografi harus dikelola dengan baik untuk menghindari peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.
Terkait sistem parkir berlangganan, Fraksi Hanura PSI PPP menolak alokasi anggaran untuk penggajian juru parkir dan pencetakan barkode parkir berlangganan dalam R-APBD 2025. “Kami tidak menyetujui sistem parkir berlangganan sebelum ada perbaikan administrasi,” tegas Abdul Rani, menyoroti laporan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara yang menyebutkan maladministrasi dalam sistem tersebut.
Dalam Sambutannya, Wali Kota Medan Bobby Nasution memaparkan proyeksi RAPBD Kota Medan TA 2025, yang menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp7,44 triliun lebih. Komposisi pendapatan daerah terdiri dari PAD sebesar Rp4,10 triliun (55,10%), dana transfer Rp3,23 triliun (43,47%), dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp106,46 miliar.
