Fraksi Hanura PSI PPP juga menekankan perlunya mencermati capaian kinerja tahun sebelumnya dan arah kebijakan pembangunan nasional serta rencana pembangunan daerah untuk tahun 2025. “Indikator pembangunan akhlak, moral masyarakat, ekonomi, UMKM, daya beli, kemiskinan, dan pengangguran harus menjadi bahan kajian dalam penyusunan R-APBD 2025 secara komprehensif,” ungkap Rani. Hal ini sejalan dengan dimulainya program pembangunan yang tertuang dalam RPJPD tahun 2025-2045.
Fraksi ini mendorong agar anggaran belanja daerah diarahkan pada tujuh program prioritas: peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas SDM, tata kelola pemerintah, infrastruktur, ketentraman umum, pertumbuhan ekonomi inklusif, dan kota wisata berbudaya. Abdul Rani menekankan pentingnya pengawasan terhadap proyek pembangunan seperti Islamic Center, Lapangan Merdeka, dan normalisasi sungai. “Progres proyek harus terukur dan tepat waktu agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
