“Keadaan perekonomian yang tidak menentu akan berdampak pada pengangguran dan biaya layanan. Pemerintah Kota Medan perlu formulasi yang tepat untuk mengatasi masalah ini,” kata Parlin. Meskipun Fraksi Demokrat menilai bahwa anggaran saat ini masih terbatas, mereka optimis bahwa APBD TA 2025 akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan.
Fraksi Demokrat akhirnya menyetujui pengesahan APBD TA 2025 dengan rincian Pendapatan daerah Rp7.444.018.751.179, Belanja daerah Rp7.414.018.751, Pembiayaan penerimaan daerah Rp70.000.000.000, dan Pembiayaan pengeluaran Rp100.000.000.000.
Pendapat Fraksi Partai Hanura PSI PPP
Pendapat Fraksi Partai Hanura PSI PPP yang dibacakan Abdul Rani menutup sesi penyampaian pendapat fraksi dengan mengungkapkan kekhawatiran tentang penurunan pendapatan daerah dalam R-APBD tahun anggaran 2025. Fraksi ini meminta Pemko Medan untuk lebih serius dalam mengelola pendapatan dari berbagai sumber. “Intensifikasi pajak dan retribusi perlu dimaksimalkan, termasuk upaya mencegah bocornya pendapatan daerah,” tegas Abdul Rani.
