Minta Aturan Pasca Kebakaran Diatur Lebih Jelas
Fraksi NasDem juga menilai bahwa Ranperda telah mengatur tindakan pra dan saat kebakaran, namun belum mengatur langkah pasca kejadian.
Antonius menyebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai kelompok yang paling rentan terdampak kebakaran.
“Tindakan pasca kebakaran seperti pembangunan kembali atau setidaknya pemberian bantuan sosial perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota,” jelasnya.
Ia mendorong adanya regulasi yang memberi kepastian bantuan dan pendampingan bagi keluarga korban kebakaran.
Kompetensi Petugas Damkar Wajib Ditingkatkan
Dalam pembahasannya, NasDem juga meminta pemerintah meningkatkan kompetensi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
Antonius mengingatkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan (diklat) di Kecamatan Medan Tuntungan.
“Kompetensi petugas harus ditingkatkan secara terukur dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia,” tegasnya.
Tunjangan Risiko dan Asuransi Tambahan untuk Petugas
Selain itu, Antonius meminta peningkatan kesejahteraan personel damkar mengingat tingginya risiko pekerjaan mereka.
“Mereka layak menerima tunjangan risiko tinggi dan perlindungan asuransi tambahan, bukan hanya BPJS. Ini bentuk apresiasi terhadap tugas mereka yang penuh bahaya,” ujarnya.
Fraksi NasDem berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat diakomodasi dalam peraturan turunan dan kebijakan Pemko Medan demi meningkatkan pelayanan kebakaran yang lebih responsif dan humanis.
