Selain itu, ia menyoroti tempat hiburan di Grand Station Karaoke yang berlokasi di Medan Maimun, yang dikabarkan memiliki omzet hampir Rp2 miliar per bulan, namun hanya membayar pajak sekitar Rp100 juta. Padahal, tempat hiburan di luar hotel seharusnya dikenakan pajak hiburan sebesar 40 persen dari omzet.
“Ini menunjukkan adanya kejanggalan dan kemungkinan pembiaran dalam pengelolaan pajak hiburan di Kota Medan,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Soroti Minimnya Respons Bapenda
Salomo juga menyayangkan sikap Bapenda Medan yang dianggap tidak responsif terhadap temuan hasil sidak DPRD.
“Harusnya kalian yang turun, bukan kami yang sidak. Ini sudah kami lakukan sidak dan temuan sudah ada, tapi tidak ada tindak lanjut sama sekali,” ujarnya kecewa.
Ia juga menyoroti kondisi Irian Supermarket di kawasan Pasar Merah, Kota Medan, yang disebut tidak pernah membayar pajak sejak beroperasi.
“Itu bagaimana tindakan kalian? Saya pusing lihat angka-angka kalian ini. Padahal kerja di lapangan minim, tapi target tetap tinggi,” tegasnya.
Harapan Perbaikan dan Transparansi
Di akhir keterangannya, Salomo berharap ke depan Bapenda Medan bisa bekerja lebih profesional dan transparan dalam menghitung potensi pajak hiburan.
“Kalau perlu kita bersama-sama turun langsung ke tempat hiburan malam, supaya tahu apakah benar pajak yang dibayar selama ini sesuai dengan omzet sebenarnya. Karena kalau pajaknya dihitung dengan benar, PAD Kota Medan bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” pungkasnya.
Upaya Konfirmasi
Wartawan telah berupaya menghubungi Kepala Bapenda Medan, Agha Novrian, melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp pada Senin (6/10/2025) untuk meminta tanggapan terkait desakan DPRD dan temuan potensi kebocoran pajak hiburan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, Agha Novrian belum merespons panggilan maupun pesan konfirmasi tersebut.
