MEDAN, seputaranindonesia.com – Persoalan yang dihadapi warga Kota Medan di tingkat lingkungan kembali terungkap dalam laporan pelaksanaan Reses-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026. Dari lima daerah pemilihan, aspirasi yang dihimpun anggota DPRD Medan menunjukkan persoalan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan yang membutuhkan tindak lanjut.
Banjir dan drainase bermasalah, jalan rusak, minimnya penerangan, akses air bersih, layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, keamanan hingga kesempatan kerja menjadi isu yang berulang dalam laporan tersebut.
Aspirasi itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada Senin, 31 Agustus 2026, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra. Wali Kota Medan Rico Waas, Wakil Wali Kota Medan Zakyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan, pimpinan OPD serta anggota DPRD Medan turut hadir.
Kegiatan reses sebelumnya berlangsung pada 25–26 Juli 2026. Hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat kemudian dilaporkan dalam forum paripurna untuk menjadi bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
Dapil I: Banjir, Infrastruktur dan Layanan Kesehatan Jadi Sorotan
Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat di empat wilayah daerah pemilihan (Dapil) I Kota Medan kembali mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan. Mulai dari banjir, jalan dan drainase rusak, minimnya penerangan, akses layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial hingga persoalan keamanan menjadi bagian dari aspirasi warga yang dihimpun dalam Reses-6 Masa Sidang-3 Tahun Sidang 2025-2026.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam laporan pelaksanaan reses yang dibacakan Dr. Dra. Lily, M.B.A., M.H. dari Fraksi PDI Perjuangan bersama anggota DPRD Kota Medan lainnya pada rapat paripurna, Senin, 31 Agustus 2026. Berdasarkan dokumen laporan reses DPRD Kota Medan, kegiatan penjaringan aspirasi itu dilaksanakan pada 25-26 Juli 2026 dengan menyasar masyarakat di Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah.
Persoalan infrastruktur menjadi salah satu isu yang paling banyak muncul. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, parit tersumbat, drainase yang tidak berfungsi optimal serta sungai yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut dinilai memperbesar risiko genangan ketika hujan turun.
Di kawasan Medan Helvetia, misalnya, warga menyampaikan sejumlah permintaan terkait normalisasi drainase dan sungai, perbaikan jalan serta penanganan titik-titik yang kerap mengalami banjir. Keluhan serupa juga datang dari kawasan Medan Baru, Medan Petisah dan Medan Barat.
Tidak hanya persoalan saluran air, masyarakat juga meminta perbaikan fasilitas jalan di sejumlah lingkungan. Beberapa ruas gang dilaporkan berlubang atau rusak dan membutuhkan pengaspalan maupun pembetonan. Aspirasi tersebut diarahkan kepada perangkat daerah yang menangani sumber daya air, bina marga dan konstruksi agar dapat ditindaklanjuti berdasarkan kebutuhan di lapangan.
Masalah penerangan jalan juga menjadi perhatian serius. Dalam laporan reses, warga mengeluhkan lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang mati, tiang listrik yang telah lapuk atau miring, serta sejumlah lingkungan yang menjadi gelap pada malam hari.
Kondisi minim penerangan bahkan dikaitkan warga dengan meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan lingkungan. Beberapa aspirasi menyebut adanya kejadian pembegalan, pencurian dan gangguan kelompok remaja di lokasi yang penerangannya tidak memadai. Masyarakat juga mengusulkan pemasangan CCTV di sejumlah titik yang dinilai rawan.
Di sektor transportasi, persoalan parkir turut menjadi sorotan. Warga meminta penataan kendaraan yang parkir di badan jalan agar tidak mengganggu akses keluar-masuk rumah maupun memperparah kemacetan. Selain itu, terdapat permintaan penertiban parkir yang diduga dikelola juru parkir tidak resmi.
Akses layanan kesehatan masih dikeluhkan
Aspirasi warga juga memperlihatkan adanya persoalan dalam akses layanan kesehatan. Sejumlah masyarakat meminta peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan, termasuk terkait proses pengobatan dan rujukan.
Dalam laporan tersebut, warga mengeluhkan persoalan pelayanan di fasilitas kesehatan serta penggunaan aplikasi Mobile JKN yang dinilai menyulitkan sebagian masyarakat, terutama warga lanjut usia yang tidak memiliki atau tidak terbiasa menggunakan telepon pintar.
Persoalan serupa muncul dalam aspirasi yang disampaikan melalui Dr. Dra. Lily. Sejumlah warga meminta agar prosedur administrasi pelayanan kesehatan tetap dapat memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak mempunyai ponsel Android atau kesulitan menggunakan layanan digital.
Selain BPJS Kesehatan, terdapat pula persoalan mengenai klaim BPJS Ketenagakerjaan yang belum terselesaikan serta kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan memperoleh layanan kesehatan.
Bansos, pendidikan dan data penerima ikut dipertanyakan
Isu kesejahteraan sosial juga mendominasi aspirasi masyarakat. Warga meminta perhatian terhadap kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, janda serta masyarakat kurang mampu.
Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme memperoleh bantuan sosial, termasuk persoalan desil, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan pendidikan. Ada pula warga yang menyampaikan bahwa bantuan yang sebelumnya diterima anak mereka tidak lagi berlanjut ketika memasuki jenjang pendidikan berikutnya.
Di bidang pendidikan, tuntutan masyarakat mencakup penyediaan beasiswa, kemudahan biaya sekolah, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi serta akses bantuan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
Laporan itu juga memuat aspirasi mengenai pungutan di sekolah, keberlanjutan bantuan PIP, serta sejumlah usulan dan keluhan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan.
Narkoba hingga keamanan lingkungan turut disorot
Persoalan sosial dan keamanan tidak luput dari hasil penjaringan aspirasi. Warga di sejumlah kawasan meminta langkah lebih tegas terhadap peredaran narkoba, aktivitas geng motor, pencurian dan gangguan keamanan pada malam hari.
Ada pula permintaan agar aparat meningkatkan patroli di kawasan yang dinilai rawan pencurian. Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan sejumlah aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban lingkungan, termasuk keributan pada malam hari.
Persoalan kebersihan lingkungan juga muncul. Warga meminta perbaikan sistem pengangkutan sampah serta penanganan pembuangan sampah sembarangan. Beberapa masyarakat turut meminta penertiban hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan permukiman.
Aspirasi akan menjadi bahan pokok pikiran DPRD
Dalam laporan yang disampaikan kepada rapat paripurna, seluruh masukan masyarakat tersebut tidak berhenti sebagai catatan hasil reses. Aspirasi yang telah dihimpun akan dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk selanjutnya menjadi bahan dalam proses perencanaan pembangunan Kota Medan.
Dokumen tersebut menyebut hasil penjaringan aspirasi akan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan sebagai bahan perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan tahun 2027. DPRD juga meminta agar pemerintah menentukan skala prioritas sehingga persoalan yang paling mendesak dapat segera ditangani.
Laporan itu sekaligus menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, Bappeda dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
Dengan demikian, hasil Reses-6 Dapil I tidak hanya menggambarkan kebutuhan pembangunan fisik seperti jalan, drainase dan penerangan, tetapi juga menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap penguatan pelayanan publik, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan keamanan lingkungan.
Seluruh hasil forum tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagai bagian dari proses tindak lanjut aspirasi masyarakat.
Aspirasi Dapil II Medan Menumpuk: Jalan Rusak, Banjir hingga Bansos Tak Tepat Sasaran Disorot di Paripurna
Persoalan pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan besar yang disuarakan masyarakat di kawasan Medan Utara. Dari hasil Reses-6 Masa Sidang-3 Tahun Sidang 2025-2026, berbagai keluhan warga dari Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan tercatat dalam laporan resmi yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin, 31 Agustus 2026.
Laporan tersebut dibacakan oleh Saipul Bahri, SE dari Fraksi NasDem. Reses sendiri dilaksanakan anggota DPRD Kota Medan Daerah Pemilihan (Dapil) II pada Sabtu hingga Minggu, 25–26 Juli 2026. Dapil II mencakup tiga kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.
Dalam laporan itu, aspirasi warga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Masyarakat juga menyampaikan persoalan banjir, penerangan jalan, akses air bersih, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, keamanan hingga pemberantasan narkoba.
Reses menjadi salah satu mekanisme DPRD untuk menjaring persoalan masyarakat secara langsung. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa kegiatan itu dimaksudkan sebagai sarana komunikasi antara anggota dewan dengan konstituen sekaligus untuk mengetahui secara langsung persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah.
Jalan Rusak dan Drainase Jadi Keluhan Berulang
Salah satu persoalan yang paling banyak muncul dalam laporan adalah kondisi jalan dan drainase.
Khusus aspirasi yang disampaikan Saipul Bahri, warga mengusulkan perbaikan maupun pengecoran jalan di sejumlah titik Medan Marelan. Di antaranya Gang Mangga Lingkungan II Kelurahan Rengas Pulau dengan panjang sekitar 98 meter, Lingkungan 26 Rengas Pulau, sejumlah gang di Lingkungan 6 Kelurahan Tanah Enam Ratus, serta Jalan Marelan III Gang Padi Lingkungan 4 Kelurahan Terjun yang memiliki panjang sekitar 100 meter dan lebar 2,5 meter.
Persoalan jalan juga berkaitan erat dengan masalah genangan. Di Gang Mulia Lingkungan 7 Kelurahan Terjun, misalnya, warga mengusulkan perbaikan jalan sekaligus drainase karena kawasan tersebut disebut selalu mengalami banjir ketika hujan.
Aspirasi serupa tercatat di Jalan Marelan I Pasar 4 Barat Gang Tirtorejo Lingkungan V, Lorong Sepakat Damai Lingkungan VIII Kelurahan Paya Pasir, Jalan Marelan III Gang Nangka, Gang Mangga Lingkungan II Kelurahan Paya Pasir serta Gang Keramat Lingkungan X Kelurahan Rengas Pulau.
Di Medan Labuhan, aspirasi yang disampaikan juga mencakup rehabilitasi drainase Jalan Bom Lama Lingkungan 25 Pekan Labuhan, rehabilitasi Jalan Bakti Abri Gang Panitra Lingkungan III Martubung, Jalan Speksi Lingkungan IV Pekan Labuhan hingga Jalan Pancing III Lingkungan V Kelurahan Besar.
Untuk Jalan Pancing III, laporan mencatat kebutuhan rehabilitasi dengan ukuran sekitar 5 meter lebar dan 1.000 meter panjang.
Ada Persoalan Sungai dan Potensi Abrasi
Selain jalan dan drainase lingkungan, persoalan yang lebih kompleks juga muncul di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai.
Salah satu aspirasi yang dicatat Saipul Bahri adalah pembongkaran Titi Lama yang menghubungkan Lingkungan 30 Kelurahan Rengas Pulau, Medan Marelan, dengan Lingkungan II Kelurahan Martubung, Medan Labuhan.
Usulan tersebut didasarkan pada kekhawatiran bahwa jembatan lama yang disebut sudah tidak digunakan masyarakat itu dapat berkaitan dengan risiko abrasi di sekitar benteng sungai ketika debit air Sungai Deli meningkat.
Persoalan sungai dan drainase juga muncul dalam aspirasi anggota DPRD lainnya. Di antaranya permintaan pembenahan saluran air, peninggian benteng sungai di Jalan Pulau Bangka Lingkungan III Kelurahan Pekan Labuhan serta penanganan bantaran sungai di Jalan Syahbudin Yatim karena kerap meluap dan menyebabkan banjir.
Puluhan Titik Jalan Diusulkan Diperbaiki
Laporan Reses-6 juga memperlihatkan luasnya persoalan jalan lingkungan di Medan Marelan dan Medan Labuhan.
Di Kelurahan Terjun, misalnya, terdapat sejumlah usulan perbaikan jalan lingkungan dengan ukuran yang cukup beragam. Beberapa di antaranya berada di Lingkungan 14, 17, 18 dan 19.
Jalan yang diusulkan antara lain Jalan Jala X sepanjang sekitar 800 meter dengan lebar 3 meter, Gang Wakaf sekitar 55 meter dengan lebar 2 meter, Gang Keluarga sekitar 100 meter, Gang Sepakat sekitar 50 meter dan Gang Musholla sekitar 200 meter.
Usulan berlanjut ke berbagai gang lainnya seperti Gang Famili, Gang Supiem, Gang Wagimun, Gang Sumani, Gang Wirio, Gang Saleh, Gang Keluarga B Ujung, Gang Karjo, Gang Yusuf Kliwon hingga Gang Bersama.
Di sejumlah lokasi tersebut, laporan menyebut jalan berada dalam kondisi rusak dan membutuhkan penanganan.
Tidak hanya Medan Marelan, kebutuhan perbaikan jalan juga tercatat cukup banyak di Medan Labuhan. Beberapa ruas yang diusulkan untuk pengecoran antara lain Jalan Speksi Lingkungan I Pekan Labuhan sepanjang sekitar 300 meter, Jalan Stasiun Desa Besar/Kambes sekitar 150 meter, Jalan Kantor Camat Gang Baru sekitar 175 meter dan Jalan Pancing 1 Gang Durian sekitar 320 meter.
Jalan Pancing 3 bahkan diusulkan untuk pengecoran dengan panjang sekitar 1.000 meter dan lebar 4 meter.
Lampu Jalan Juga Jadi Sorotan
Masalah penerangan jalan menjadi persoalan lain yang mendapat perhatian dalam laporan.
Untuk aspirasi yang dihimpun Saipul Bahri, terdapat permintaan pemasangan lima titik tiang dan lampu jalan di Jalan Speksi serta 10 titik di jalan sisi tol Lingkungan II Kelurahan Martubung.
Kemudian, warga juga mengusulkan 10 titik penerangan di Jalan Panitra Lingkungan III Martubung dan delapan titik di Jembatan Aloha Lingkungan II Kelurahan Martubung. Permintaan pemasangan lampu juga diarahkan ke sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Lingkungan IX Kelurahan Belawan Bahagia.
Kebutuhan penerangan ternyata tersebar di banyak kawasan. Dalam laporan yang sama tercatat usulan pemasangan sejumlah titik lampu di Jalan Tuar Raya, Jalan Rawe I, Jalan Kambes, kawasan sekitar Pajak Sore, Kompleks Perumahan PTP, Jalan Pancing 3, Jalan KL Yos Sudarso, Jalan Kantor Camat, Jalan Stasiun Kambes hingga Jalan Chaidir menuju kawasan Perumahan Nelayan Indah.
Di Jalan Chaidir Lingkungan VI Kelurahan Nelayan Indah, misalnya, diusulkan sekitar 15 tiang lampu karena ruas tersebut disebut belum memiliki penerangan.
Bansos dan Data Penerima Ikut Dipersoalkan
Aspirasi warga tidak berhenti pada pembangunan fisik.
Di sektor sosial, laporan reses mencatat permintaan agar pendataan warga penerima bantuan sosial dilakukan kembali. Saipul Bahri mengusulkan pendataan ulang terhadap warga tidak mampu karena bantuan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran dan masih terdapat warga kurang mampu di Medan Utara yang belum menerima bantuan.
Masalah serupa juga muncul dari sejumlah warga di Medan Labuhan. Dalam laporan terdapat warga yang mengaku belum pernah memperoleh bantuan sosial, bantuan lansia maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Sejumlah warga bahkan disebut telah mengalami kondisi tersebut dalam waktu cukup lama. Salah satu aspirasi mencatat seorang warga yang mengaku belum menerima bantuan sejak 2016.
Karena itu, persoalan pemutakhiran data desil menjadi salah satu perhatian dalam laporan. Permintaan pembaruan data mencakup Kelurahan Tangkahan, Belawan Bahari, Magnolia I Blok II, Pasar III Barat dan Pasar III Timur.
Air Bersih hingga Pelayanan Kesehatan
Kebutuhan dasar lainnya yang masuk dalam laporan adalah akses air bersih.
Sejumlah warga mengeluhkan kualitas dan kontinuitas air. Di Kompleks Gabion, Sei Mati, misalnya, terdapat keluhan mengenai air yang sering macet serta kondisi air yang keruh. Di kawasan lainnya, warga menyebut jaringan air minum belum masuk ke sejumlah lorong.
Permintaan pemasangan jaringan pipa juga diajukan di Gang Turi dan Gang Subur Pasar 2 Marelan. Sementara untuk Kelurahan Sicanang, terdapat keluhan mengenai kualitas air yang disebut berbau lumpur. Keluhan kualitas air juga muncul dari Jalan Tangguk Raya Kelurahan Besar, dengan kondisi air disebut kecil dan kotor.
Pada sektor kesehatan, aspirasi yang dihimpun mencakup peningkatan pelayanan serta penambahan sarana dan prasarana medis di puskesmas dan posyandu di kawasan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan.
Laporan juga mencatat adanya persoalan dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan yang menggunakan KTP untuk memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah.
Pendidikan dan Lapangan Kerja
Sektor pendidikan juga masuk dalam daftar kebutuhan masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun mencakup pendataan ulang bantuan BSM bagi warga Medan Marelan dan Medan Labuhan serta usulan penambahan kuota Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Sementara dari sisi ekonomi, masyarakat meminta perhatian terhadap persoalan lapangan pekerjaan dan penguatan usaha kecil.
Di Sei Mati, Medan Labuhan, warga mengeluhkan keterbatasan lapangan kerja. Ada pula warga yang meminta dukungan pinjaman usaha. Di Medan Marelan, masyarakat meminta akses bantuan bagi pelaku UMKM agar memperoleh tambahan modal.
Laporan juga mengaitkan persoalan kesempatan kerja dengan kondisi generasi muda. Salah satu aspirasi meminta penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda, khususnya lulusan SMA di wilayah Dapil II, karena pengangguran disebut berdampak pada munculnya persoalan sosial seperti tawuran, geng motor dan narkoba.
Sampah dan Keamanan Turut Masuk Aspirasi
Persoalan lingkungan juga tercatat. Di antaranya permintaan penyediaan bak sampah di kawasan Rawe IV Lingkungan VI Kelurahan Tangkahan serta peningkatan pelayanan pengangkutan sampah di kawasan Magnolia VIII karena sampah disebut jarang diangkut.
Sementara dalam bidang keamanan, warga meminta penguatan pengamanan di kawasan Sei Mati dan Rel Simpang Kantor Kelurahan Pekan Labuhan. Pemberantasan narkoba juga diminta diperketat.
Keluhan mengenai pungutan liar turut muncul di Jalan Simpang Seruwai Lingkungan 14 Pekan Labuhan. Selain itu, perhatian diminta terhadap tawuran yang disebut sering terjadi di Kecamatan Medan Belawan dan Pasar II Barat Marelan.
Aspirasi Masuk Bahan Perencanaan 2027
Beragam persoalan tersebut selanjutnya tidak berhenti sebagai catatan hasil pertemuan dengan masyarakat. Laporan Reses-6 menyebut seluruh masukan akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD dan diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan pembangunan tahun 2027.
Namun, laporan tersebut juga mengakui bahwa seluruh usulan masyarakat belum tentu dapat langsung direalisasikan. Karena itu, Pemerintah Kota Medan diharapkan menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mendorong percepatan tindak lanjut oleh organisasi perangkat daerah terkait.
Dokumen tersebut menempatkan hasil reses sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah sekaligus bagian dari proses penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Dengan demikian, tantangan berikutnya bukan hanya menghimpun aspirasi, tetapi memastikan daftar kebutuhan warga tersebut masuk dalam proses perencanaan dan mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Keluhan Warga di Reses Dapil III, Banjir hingga Bansos Jadi Sorotan DPRD Medan
Persoalan banjir yang berulang, drainase yang belum tertangani, jalan lingkungan rusak, keterbatasan akses air bersih hingga keluhan masyarakat terkait bantuan sosial menjadi sejumlah persoalan yang mencuat dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan III DPRD Kota Medan.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan dalam laporan pelaksanaan Reses-6 Masa Sidang-3 Tahun Sidang 2025-2026 pada rapat paripurna DPRD Kota Medan yang digelar pada 31 Agustus 2026.
Dalam rapat tersebut, penyampaian hasil penghimpunan aspirasi masyarakat dibacakan oleh Datuk Iskandar Muda, A.Md dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Laporan reses tersebut memuat berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dari wilayah Daerah Pemilihan III DPRD Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Deli.
Kegiatan Reses-6 Masa Sidang-3 Tahun Sidang 2025-2026 sendiri dilaksanakan pada 25 hingga 26 Juli 2026 sebagai bagian dari kegiatan anggota DPRD dalam menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Datuk Iskandar Muda tercatat sebagai salah satu anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan III yang melaksanakan kegiatan reses bersama anggota dewan lainnya.
Banjir Masih Menghantui Warga
Salah satu persoalan yang paling banyak muncul dalam aspirasi masyarakat adalah masalah banjir.
Keluhan tersebut datang dari sejumlah kawasan, terutama wilayah Medan Timur dan Medan Deli. Warga meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi drainase, parit, gorong-gorong dan saluran air yang dinilai belum mampu menampung debit air ketika hujan turun.
Di Jalan Perwira II, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, sejumlah warga menyampaikan persoalan serupa.
Nuriana, salah seorang warga, menyampaikan permohonan agar parit di kawasan tersebut dikorek untuk mengurangi risiko banjir.
Sementara Suzi Hasanah mengeluhkan kondisi parit besar yang disebut telah lama tidak dikorek. Menurut aspirasi yang dicatat dalam laporan reses, air dari saluran tersebut disebut dapat mengalir ke kawasan permukiman ketika hujan turun.
Warga lain, Mislan, juga meminta adanya perbaikan sistem drainase di sekitar Jalan Perwira II sebagai upaya mengurangi banjir.
Sri Delimawati turut menyampaikan permintaan agar parit di kawasan tersebut dilakukan pengorekan.
Masalah drainase tidak hanya dikeluhkan oleh satu atau dua warga. Sejumlah aspirasi lainnya juga menunjukkan persoalan banjir di Jalan Perwira II telah menjadi perhatian masyarakat.
Sri Hastuti berharap Jalan Perwira II, khususnya Gang Keluarga, tidak lagi mengalami banjir setiap hujan turun.
M. Nasib meminta perbaikan parit di kawasan tersebut, sementara Sumarni berharap dilakukan pembersihan saluran.
Ivo Agustriana juga menyampaikan kebutuhan perbaikan parit, sedangkan Sugianto meminta agar parit di Gang Marhaen diperbaiki dan dibersihkan.
Nurjamilah secara khusus meminta pengorekan gorong-gorong di ujung Gang Saimin agar lebih dalam sehingga kawasan tersebut tidak mudah mengalami banjir.
Rangkaian aspirasi tersebut menunjukkan persoalan banjir di kawasan Jalan Perwira II berkaitan dengan kondisi saluran air, pendangkalan parit dan kebutuhan normalisasi sejumlah titik drainase.
Kawat VI dan Kawat VII Masih Diliputi Kekhawatiran Banjir
Keluhan mengenai banjir juga muncul dari masyarakat yang tinggal di kawasan Jalan Kawat VI dan Jalan Kawat VII, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli.
Windri, warga Jalan Kawat VI, meminta agar persoalan banjir di kawasan tersebut dapat segera ditangani.
Permintaan serupa disampaikan Sari Putri dan Fiska Merlani yang mengeluhkan banjir di bagian ujung Jalan Kawat VI. Warga berharap dilakukan pengorekan parit sebagai bagian dari penanganan masalah tersebut.
Salah satu aspirasi yang cukup menggambarkan dampak banjir disampaikan Siti Fatimah.
Dalam laporan reses yang disampaikan Datuk Iskandar Muda, Siti Fatimah menyampaikan bahwa masyarakat masih memiliki trauma akibat banjir yang pernah mencapai ketinggian hingga setinggi dada orang dewasa.
Warga berharap persoalan banjir di kawasan Kawat VI dan Kawat VII mendapatkan perhatian lebih serius agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Di Jalan Kawat VII, Wardani juga menyampaikan bahwa rumah warga masih mengalami persoalan banjir.
Ratri Sundari, warga Jalan Kawat VII, turut meminta perbaikan jalan di Gang Karso karena kawasan tersebut disebut sering mengalami banjir ketika hujan turun.
Rangkaian aspirasi masyarakat tersebut menempatkan persoalan drainase dan banjir sebagai salah satu kebutuhan utama warga di sejumlah lingkungan Kecamatan Medan Deli.
Jembatan Kota Bangun Belum Diperbaiki
Selain persoalan drainase dan banjir, kondisi Jembatan Kota Bangun di Kecamatan Medan Deli juga masuk dalam daftar aspirasi yang disampaikan.
Warga bernama Ahmad Rusli memohon agar pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap Jembatan Kota Bangun.
Dalam aspirasi yang tercatat, jembatan tersebut disebut sebagai salah satu akses penting masyarakat dan mengalami kerusakan setelah diterjang banjir pada November 2025.
Hingga aspirasi tersebut dihimpun dalam kegiatan reses tahun 2026, warga menyampaikan bahwa jembatan tersebut belum diperbaiki.
Kondisi itu dinilai berdampak terhadap aktivitas masyarakat karena akses tersebut disebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi warga.
Persoalan Jembatan Kota Bangun kemudian menjadi salah satu catatan penting dalam laporan aspirasi masyarakat yang dibacakan Datuk Iskandar Muda dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.
Jalan Rusak Turut Dikeluhkan
Persoalan infrastruktur jalan juga muncul di sejumlah kawasan.
Sulasmi, warga Jalan Perjuangan Gang Sedar, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, meminta adanya perbaikan jalan.
Keluhan mengenai jalan rusak juga datang dari kawasan Medan Timur dan Medan Deli.
Sipul Rizal meminta agar kondisi sejumlah jalan rusak di wilayah tempat tinggalnya mendapat perhatian.
Di Jalan Kawat VI, Rudiyah meminta perbaikan jalan yang menurut warga kondisinya telah rusak.
Sementara di Gang Kordoba, Jalan Kawat VII, warga bernama Siti Hafizah menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang disebut telah mengalami kerusakan parah.
Menurut aspirasi yang dihimpun dalam laporan reses, jalan tersebut merupakan salah satu akses alternatif terdekat menuju kawasan KIM.
Warga juga menyampaikan bahwa permohonan perbaikan jalan tersebut telah beberapa kali diajukan.
Masalah lain disampaikan Warnidah, warga Jalan Seser, Kecamatan Medan Tembung.
Warga meminta pembangunan parit di Jalan Seser karena sebelumnya terdapat harapan masyarakat mengenai pembangunan saluran tersebut, namun hingga aspirasi disampaikan belum terlihat adanya pekerjaan pembangunan.
Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan, tetapi juga sistem drainase yang menjadi bagian penting dari infrastruktur lingkungan.
Penerangan Jalan Menjadi Keluhan Warga
Aspirasi warga yang disampaikan melalui Datuk Iskandar Muda juga menyoroti persoalan penerangan jalan.
Di Jalan GB Yosua Gang Family, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, Afrija mengeluhkan kondisi lingkungan yang gelap karena belum tersedianya penerangan jalan.
Keluhan serupa disampaikan M. Firdaus, warga Jalan Pimpinan Gang Wisma, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan.
Ia menyampaikan adanya sejumlah lampu jalan yang mati dan berharap fasilitas tersebut dapat diperbaiki.
Sementara M. Salim, warga Jalan Perwira II, menyampaikan bahwa lampu jalan yang sebelumnya telah dilaporkan masih belum mendapatkan perbaikan.
Di Jalan Sentosa Lama Gang Leman, Siti Ramlah juga meminta adanya perbaikan lampu jalan.
Penerangan jalan menjadi salah satu kebutuhan masyarakat karena berkaitan dengan aktivitas warga pada malam hari serta kondisi lingkungan di kawasan permukiman.
Akses Air Bersih Belum Merata
Selain infrastruktur jalan dan drainase, kebutuhan terhadap air bersih menjadi persoalan lain yang disampaikan masyarakat.
Dahlia, warga Jalan M. Yakub, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, meminta agar pelayanan dan kelancaran distribusi air PDAM dapat diperhatikan.
Di Jalan Kawat VII, Farida menyampaikan permintaan pemasangan air PAM.
Sementara di kawasan Jalan Keladi Kawat VI, Ermawati Dongoran menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang menggunakan air sumur.
Dalam aspirasi tersebut disebutkan bahwa kondisi air yang digunakan masyarakat mengalami persoalan karena berbau dan berwarna kuning.
Warga berharap jaringan air bersih dapat disalurkan ke kawasan tersebut.
Kebutuhan air bersih juga disebut penting untuk mendukung fasilitas pendidikan anak usia dini, termasuk PAUD Ghafa yang turut disebut dalam aspirasi warga.
Rahmat Setiadi, warga Jalan Pimpinan Gang Delima, juga menyampaikan persoalan terkait tagihan air.
Selain itu, Warsiah dari Jalan Kawat III menyampaikan bahwa di Gang Sajum belum tersedia pemasangan jaringan air PAM.
Berbagai aspirasi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap perluasan jaringan dan peningkatan pelayanan air bersih di sejumlah kawasan Dapil III Kota Medan.
Masalah Sampah dan Kebersihan Lingkungan
Persoalan kebersihan lingkungan turut menjadi bagian dari aspirasi warga.
Dariani, warga Jalan GB Yosua, meminta perhatian terhadap masalah kebersihan lingkungan.
Di Jalan Platina I, Rusnida meminta adanya penyediaan bak sampah di setiap lingkungan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.
Dalam aspirasi tersebut, perhatian juga diberikan terhadap kondisi kawasan yang berada di sekitar KIM 2, karena terdapat kekhawatiran sampah dibuang di sejumlah lokasi.
Sementara warga bernama Sur dari Jalan Kawat VI menyoroti persoalan sampah yang disebut mudah menumpuk dan berserakan.
Keluhan mengenai kebersihan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan juga menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses.
Bansos Dinilai Belum Merata
Persoalan bantuan sosial juga cukup banyak disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD.
Turiyem, warga Jalan Kawat VI, menyampaikan bahwa dirinya merupakan seorang janda namun belum pernah mendapatkan bantuan.
Di Jalan Perwira II, Vida Aryani meminta bantuan dari pemerintah.
Sukriyati meminta agar lansia yang berstatus janda mendapatkan perhatian karena menurutnya masih terdapat warga yang belum menerima bantuan.
Artati juga menyampaikan persoalan bantuan sosial. Dalam aspirasi yang dicatat, warga tersebut menyebut telah berada dalam kategori desil 1 namun belum mendapatkan bantuan.
Keluhan serupa disampaikan Neni Riana yang meminta pembenahan penyaluran bantuan sosial.
Warga di Jalan Kawat VI juga meminta agar bantuan sosial dapat diberikan secara merata.
Siti Chairunisa berharap penyaluran bansos dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Parniati meminta adanya keadilan dalam penyaluran bantuan, terutama bagi masyarakat yang belum pernah menerima bantuan.
Dilla Aprilia meminta perhatian terhadap warga lanjut usia.
Tiara Indah berharap masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses bantuan.
Sejumlah warga di Jalan Perwira II juga meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap penerima bantuan agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang dinilai layak.
Herisa dan Melva, misalnya, meminta agar pendataan penerima bantuan dilakukan terhadap warga yang benar-benar membutuhkan.
Sri Kurnia Sari menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan bantuan bagi anak penyandang disabilitas.
Selain itu, sejumlah warga juga menyoroti pentingnya transparansi dan pemerataan bantuan sosial.
Widia meminta penyaluran bantuan dilakukan secara transparan.
Rusyadi berharap penerima bantuan didata dengan benar.
Suniarti Wahyu meminta pembagian bantuan dilakukan secara merata, sementara Karnita Hayati berharap tidak ada perlakuan pilih kasih dalam penyaluran bansos.
Sumiatik, warga Jalan Kawat VI, juga meminta perhatian pemerintah terhadap warga lanjut usia dan janda yang belum pernah mendapatkan bantuan. Dalam aspirasi yang dicatat, warga tersebut menyampaikan telah berusia 72 tahun.
Bantuan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Di bidang pendidikan, aspirasi warga juga mencakup kebutuhan bantuan bagi anak sekolah dan persoalan kesejahteraan tenaga pendidik.
Sulastri, warga Jalan Perwira II Gang Family, meminta adanya bantuan bagi anak sekolah.
Permintaan serupa disampaikan Asih yang berharap adanya perhatian terhadap kebutuhan pendidikan anak.
Siti Lestari menyampaikan persoalan guru yang telah lulus sertifikasi, khususnya terkait harapan agar hak sertifikasi dapat segera terealisasi.
Rizal, warga Jalan Mangaan I, meminta agar biaya pendidikan dapat diringankan.
Sementara Nike meminta adanya kesempatan bagi anak-anak berprestasi untuk memperoleh beasiswa serta keringanan biaya pendidikan.
Rahmah Siregar juga meminta adanya perhatian terhadap kesejahteraan guru non-ASN dan guru yang belum memperoleh sertifikasi.
Selain itu, Masniati menyampaikan permohonan bantuan untuk sekolah taman kanak-kanak yang berada di Jalan Pahlawan Nomor 76, Medan.
Harga Sembako dan Modal Usaha
Persoalan ekonomi rumah tangga juga muncul dalam aspirasi masyarakat.
Sejumlah warga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap harga bahan kebutuhan pokok.
Sri Wahyuni Helmi, warga Jalan Perwira II, meminta agar harga bahan pokok dapat diturunkan.
Jusmaniar Tanjung dari Jalan Kawat II juga menyampaikan harapan yang sama terkait harga sembako.
Keluhan mengenai kenaikan harga bahan kebutuhan pokok turut disampaikan Muharlina dari Jalan Perwira II dan Silfy Sofiana dari kawasan Sei Kera.
Warga Jalan Kawat VI, Adeliya Wahyu Ningsih, juga meminta agar harga sembako dapat lebih terjangkau.
Selain persoalan harga kebutuhan pokok, warga turut meminta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah.
Beby Julia Rahmah mengajukan aspirasi terkait bantuan UMKM.
Nurmala menyampaikan kebutuhan modal usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi kecil.
Siti Hawa juga meminta adanya bantuan modal bagi pelaku UMKM.
Aspirasi tersebut menunjukkan persoalan ekonomi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tingginya kebutuhan sehari-hari, tetapi juga kebutuhan modal dan dukungan terhadap usaha kecil sebagai sumber penghasilan keluarga.
Warga Minta Lapangan Pekerjaan Diperluas
Masalah kesempatan kerja juga menjadi perhatian masyarakat.
Arini Arianti, warga Jalan Keladi, berharap pemerintah dapat membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.
Siti Aminah Hasibuan meminta adanya pembukaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang masih menganggur.
Di Jalan Perwira II, Dian Sinaga berharap tersedianya kesempatan kerja bagi ibu-ibu produktif dan generasi muda.
Anita Rizki Siregar juga meminta dibukanya lapangan kerja baru sebagai salah satu langkah mengurangi jumlah pengangguran.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang menunjukkan pentingnya penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan bagi warga usia produktif.
Penggunaan Teknologi untuk Anak Juga Disorot
Selain persoalan pembangunan dan ekonomi, terdapat pula aspirasi masyarakat terkait perkembangan teknologi.
Muliani, warga Jalan Perwira II, meminta adanya perhatian terhadap penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak sekolah.
Aspirasi tersebut mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap penggunaan teknologi yang dinilai perlu mendapatkan pendampingan agar tidak memberikan dampak negatif kepada anak.
Aspirasi Akan Menjadi Pokok Pikiran DPRD
Seluruh masukan yang dihimpun dalam kegiatan Reses-6 tersebut direncanakan untuk menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD Kota Medan.
Berdasarkan kesimpulan laporan reses, aspirasi masyarakat selanjutnya akan diteruskan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan sebagai salah satu bahan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Medan untuk tahun 2027.
Laporan tersebut juga mengakui bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung diakomodasi.
Karena itu, pemerintah diharapkan dapat menentukan skala prioritas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat berdasarkan urgensi dan kemampuan perencanaan pembangunan daerah.
Selain itu, laporan reses mendorong adanya sinergi antara DPRD, Bappeda dan organisasi perangkat daerah terkait dalam menindaklanjuti persoalan yang telah disampaikan masyarakat.
Percepatan pelayanan publik juga menjadi salah satu harapan yang disampaikan dalam bagian saran laporan reses, agar aspirasi masyarakat dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga Kota Medan.
Beragam persoalan yang dibacakan Datuk Iskandar Muda, A.Md dari Fraksi PKS dalam rapat paripurna tersebut pada akhirnya menggambarkan masih luasnya kebutuhan masyarakat di wilayah Dapil III Kota Medan.
Mulai dari banjir yang terus berulang, parit yang perlu dinormalisasi, jalan lingkungan yang rusak, Jembatan Kota Bangun yang belum diperbaiki, kebutuhan air bersih, penerangan jalan, bantuan sosial, pendidikan, harga sembako hingga kesempatan kerja, seluruhnya menjadi catatan yang kini diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Bagi masyarakat, kegiatan reses bukan hanya menjadi ruang untuk menyampaikan keluhan. Aspirasi yang telah dihimpun dan dibacakan dalam forum DPRD tersebut diharapkan dapat diterjemahkan menjadi perencanaan dan program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi warga.
Aspirasi warga di Reses Dapil IV: Banjir hingga Bansos Jadi Sorotan Warga Medan
Persoalan banjir, kerusakan jalan, minimnya penerangan, ketepatan penyaluran bantuan sosial hingga sulitnya akses lapangan pekerjaan menjadi bagian dari rangkaian aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kota Medan dari Daerah Pemilihan IV.
Rangkaian persoalan tersebut mengemuka dalam Laporan Pelaksanaan Reses-6 Masa Persidangan-3 Tahun Sidang 2025-2026 yang dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan pada 31 Agustus 2026. Penyampaian laporan tersebut dilakukan Agus Setiawan dari Fraksi PDI Perjuangan, bersama sembilan anggota DPRD lainnya yang melaksanakan kegiatan reses di Dapil IV.
Dapil IV Kota Medan mencakup Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. Kegiatan reses sendiri dilaksanakan pada 25 hingga 26 Juli 2026 dengan tujuan menyerap persoalan langsung dari masyarakat untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD.
Dalam laporan tersebut, aspirasi warga menunjukkan bahwa persoalan pembangunan di tingkat lingkungan masih cukup beragam. Keluhan tidak hanya menyangkut kondisi fisik jalan dan drainase, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar seperti air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, keamanan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Banjir dan Jalan Rusak Mendominasi Aspirasi
Salah satu persoalan yang paling banyak muncul adalah kondisi drainase dan infrastruktur jalan. Warga di sejumlah kawasan mengeluhkan saluran air yang tersumbat, dangkal atau belum tersedia sehingga genangan muncul ketika hujan turun.
Di antaranya warga Jalan Seksama, Jalan Sampali, Jalan Turi Ujung, Jalan Garu, Jalan Mahkamah, Jalan Air Bersih, Jalan Pancasila hingga sejumlah gang di kawasan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota.
Di Jalan Wahidin, Kelurahan Pandau Hulu II, Medan Area, misalnya, warga meminta pengaspalan karena kondisi jalan disebut rusak dan berlubang. Keluhan serupa disampaikan warga Jalan Paitan yang menyebut kerusakan jalan telah menyebabkan sejumlah pengguna sepeda motor terjatuh.
Sementara itu, warga Jalan Seksama, Komplek Pemda Blok D, Kelurahan Binjai, Medan Denai, meminta pengaspalan karena jalan telah lama tidak mendapat penanganan dan menjadi becek serta tergenang ketika hujan.
Persoalan drainase juga menjadi perhatian. Warga di sejumlah titik Jalan Seksama mengusulkan normalisasi parit yang dangkal, menyempit dan tersumbat sampah. Di Jalan Sampali, warga bahkan meminta perbaikan gorong-gorong sekaligus solusi untuk mengatasi banjir yang berulang ketika musim hujan.
Aspirasi serupa muncul dari kawasan Garu dan sekitarnya. Warga mengusulkan pengerukan, normalisasi sungai maupun drainase serta perbaikan sistem aliran air. Sebagian warga menyebut kawasan Garu telah mengalami banjir dalam dua tahun terakhir.
Dalam laporan yang dibacakan tersebut, sejumlah warga juga mengusulkan peninggian tanggul, perbaikan saluran pembuangan dan penataan jalan di lokasi yang dianggap rawan genangan.
Lampu Jalan Mati, Warga Soroti Keamanan
Persoalan lain yang cukup menonjol adalah penerangan jalan umum. Sejumlah warga melaporkan lampu penerangan yang mati atau belum tersedia di lingkungan permukiman.
Di Jalan Wahidin, Medan Area, kondisi jalan yang disebut gelap pada malam hari membuat warga merasa khawatir untuk beraktivitas. Warga berharap lampu penerangan segera diperbaiki karena persoalan keamanan menjadi salah satu dampak yang mereka rasakan.
Keluhan serupa datang dari Jalan Harapan Pasti Barat, Gang Ikhlas, Jalan Mahkamah, Jalan Gedung Arca, Jalan Adenan Benawi, Jalan Pancasila, Jalan Air Bersih hingga kawasan Garu dan Seksama.
Selain meminta perbaikan lampu yang mati, warga juga mengusulkan penambahan titik PJU di sejumlah lokasi. Bahkan, dalam laporan tersebut terdapat permintaan penambahan penerangan sementara di sepanjang Jalan SM Raja selama pengerjaan proyek BRT.
Agus Setiawan sendiri mencatat aspirasi warga Jalan Sampali untuk pemasangan PJU di Jalan Harimau simpang Jalan Sampali serta permintaan perbaikan PJU di Jalan Wahidin dan Jalan Seksama.
Bansos dan PKH Diminta Lebih Tepat Sasaran
Tidak hanya infrastruktur, persoalan bantuan sosial juga menjadi perhatian serius warga Dapil IV.
Dalam laporan reses, masyarakat meminta Dinas Sosial melakukan pendataan dan verifikasi ulang penerima bantuan. Aspirasi tersebut muncul karena masih terdapat warga yang mengaku memenuhi kriteria tetapi belum memperoleh bantuan.
Agus Setiawan mencatat keluhan warga Jalan Seksama Blok J dan Jalan M. Nawi Harahap, Kelurahan Binjai, yang meminta pendataan masyarakat kurang mampu dilakukan secara berkelanjutan agar bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Di Jalan Kancil, Pandau Hulu II, warga mengusulkan pendataan lansia yang layak mendapatkan bantuan. Aspirasi serupa muncul di Jalan Tuba III Gang Tengah, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, serta Jalan Sepat, Medan Area, untuk warga lansia dan penyandang disabilitas.
Persoalan data penerima bantuan juga muncul di sejumlah kawasan lainnya. Warga meminta evaluasi terhadap data desil agar kondisi ekonomi masyarakat benar-benar tercermin dalam penentuan penerima bantuan.
Laporan tersebut juga memuat aspirasi warga yang meminta pemerataan PKH, bantuan sembako, bantuan pendidikan dan bantuan bagi lansia. Bahkan terdapat warga yang mengaku belum pernah mendapatkan bantuan sosial meski kondisi ekonominya dinilai membutuhkan perhatian.
Salah satu aspirasi lainnya menyangkut warga yang telah berpindah domisili ke Kota Medan, tetapi data bantuan sosialnya masih tercatat di daerah sebelumnya. Warga tersebut berharap sinkronisasi data kependudukan dan bantuan sosial dapat segera dilakukan.
Keseluruhan masukan itu menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi warga bukan semata-mata soal ada atau tidaknya program pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan akurasi pendataan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Akses Kesehatan dan BPJS Turut Dipersoalkan
Bidang kesehatan juga menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun dalam reses.
Warga meminta agar pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS Kesehatan dan program UHC dapat diberikan secara maksimal dan tidak membedakan masyarakat berdasarkan status kepesertaan.
Sejumlah aspirasi menyoroti perlunya pelayanan yang lebih cepat dan mudah, termasuk kemudahan akses masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.
Ada pula warga yang meminta perhatian terhadap pelayanan bagi penyandang disabilitas serta kebutuhan BPJS Kesehatan gratis bagi lansia dan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, terdapat keluhan mengenai pelayanan petugas di fasilitas kesehatan yang dinilai perlu lebih ramah dan responsif. Aspirasi mengenai penghapusan tunggakan BPJS juga disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Pendidikan: KIP, Sekolah Gratis hingga Nasib Guru Honorer
Dari sektor pendidikan, masyarakat meminta agar bantuan pendidikan seperti KIP dan bantuan siswa miskin dapat diberikan berdasarkan pendataan yang lebih akurat.
Warga juga mendorong pemerataan akses program pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu, termasuk untuk jenjang perguruan tinggi.
Persoalan kualitas dan akses pendidikan tidak berhenti pada bantuan siswa. Kesejahteraan guru turut menjadi perhatian. Dalam aspirasi yang dihimpun, masyarakat meminta adanya peningkatan honor maupun insentif bagi guru, terutama guru honorer.
Sejumlah warga juga berharap keberlanjutan program PPPK serta percepatan pengangkatan guru honorer yang memenuhi persyaratan. Di sisi lain, pengelola sekolah meminta dukungan pemerintah untuk renovasi ruang kelas serta penambahan sarana seperti meja dan kursi.
Masalah kuota penerima bantuan siswa miskin juga disorot karena terdapat sekolah yang menerima bantuan untuk sebagian siswa, sementara masih ada siswa lainnya yang dinilai membutuhkan.
Harga Sembako dan Lapangan Kerja Jadi Beban Ekonomi
Aspirasi masyarakat juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap daya beli dan kondisi perekonomian keluarga.
Warga meminta pemerintah menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan mendorong pelaksanaan pasar murah secara berkala. Beberapa warga menyoroti kenaikan harga beras, telur, tempe dan kebutuhan rumah tangga lainnya yang dirasakan semakin membebani keluarga dengan penghasilan terbatas.
Dalam laporan tersebut, terdapat pula aspirasi yang meminta pemerintah mengawasi dampak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis terhadap harga dan ketersediaan bahan pangan. Kekhawatiran tersebut disampaikan sebagai aspirasi masyarakat dan perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi serta pengawasan terhadap kondisi pasar.
Di sisi pemberdayaan ekonomi, warga mengusulkan bantuan modal usaha, peralatan usaha serta pelatihan bagi pelaku UMKM. Harapannya, pelaku usaha kecil dapat memperluas usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
Masalah kesempatan kerja juga mendapat perhatian. Sejumlah warga meminta pemerintah memperluas lapangan pekerjaan, menyediakan pelatihan keterampilan serta memberikan akses informasi lowongan kerja yang lebih mudah.
Aspirasi bahkan secara khusus menyoroti kesulitan fresh graduate memperoleh pekerjaan karena persyaratan pengalaman. Ada pula permintaan agar peluang kerja tidak terlalu membatasi usia, sehingga masyarakat usia produktif tetap memiliki kesempatan untuk bekerja.
Air Bersih hingga Keamanan Lingkungan
Persoalan pelayanan air bersih turut masuk dalam daftar aspirasi. Warga di sejumlah kawasan mengeluhkan debit air yang kecil, distribusi yang tidak lancar serta belum meratanya jaringan air bersih.
Di Jalan Senangin, Pandau Hulu II, warga mengeluhkan sulit memperoleh air bersih dari Perumda Tirtanadi Sumatera Utara. Dalam laporan disebutkan, solusi berupa mobil tangki telah diberikan, tetapi warga masih berharap adanya penyelesaian yang lebih permanen.
Aspirasi lainnya meminta perluasan jaringan air bersih dan realisasi sambungan yang sebelumnya telah dijanjikan.
Sementara dalam aspek keamanan, warga meminta peningkatan patroli karena masih adanya kekhawatiran terhadap begal, pencurian, premanisme dan peredaran narkoba.
Agus Setiawan mencatat permintaan warga Jalan Sampali agar dilakukan patroli skala besar serta pembentukan tim khusus untuk meningkatkan keamanan. Sejumlah warga lainnya juga meminta pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan dan peningkatan patroli di kawasan yang dinilai rawan.
Keluhan terkait narkoba juga muncul di sejumlah kawasan, termasuk permintaan agar aparat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba yang dinilai meresahkan masyarakat.
Sampah, Pelayanan Publik dan Administrasi Ikut Disorot
Masalah kebersihan lingkungan menjadi bagian lain dari aspirasi masyarakat. Warga mengeluhkan lambatnya pengangkutan sampah, kurangnya tempat pembuangan sampah serta tumpukan sampah yang berpotensi memperparah penyumbatan drainase.
Warga juga meminta pemangkasan pohon yang dianggap berpotensi membahayakan apabila tumbang, terutama ketika terjadi cuaca ekstrem.
Dalam pelayanan administrasi kependudukan, terdapat warga yang meminta kemudahan pengurusan KTP bagi anggota keluarga yang sudah tidak mampu datang langsung. Keluhan mengenai kendala administrasi dalam pengurusan Identitas Kependudukan Digital juga turut disampaikan.
Pada sisi pelayanan pemerintahan, masyarakat meminta agar aparatur kelurahan dan kecamatan lebih aktif menindaklanjuti persoalan warga, termasuk aspirasi pembangunan yang telah disampaikan sebelumnya.
Akan Dibawa ke Perencanaan Pembangunan 2027
Agus Setiawan dalam penyampaian laporan tersebut menegaskan bahwa rangkaian aspirasi yang berhasil dihimpun tidak berhenti sebagai catatan reses. Berdasarkan laporan, seluruh masukan tersebut akan dituangkan ke dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk selanjutnya diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai salah satu bahan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan 2027.
Namun, laporan juga menyadari bahwa tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Karena itu, Pemerintah Kota Medan diharapkan menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.
DPRD juga mendorong adanya sinergi antara Pemerintah Kota Medan, Bappeda dan organisasi perangkat daerah terkait agar aspirasi yang telah dihimpun dapat diterjemahkan menjadi program, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang sesuai dengan arah pembangunan daerah.
Percepatan pelayanan publik juga menjadi salah satu rekomendasi agar persoalan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat tidak berhenti pada proses pendataan dan pembahasan.
Dengan demikian, Reses-6 Dapil IV tidak hanya merekam persoalan fisik seperti jalan rusak, drainase dan lampu jalan, tetapi juga memperlihatkan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, air bersih, keamanan dan pelayanan pemerintahan yang lebih responsif.
Hasil reses tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme perencanaan pembangunan Pemerintah Kota Medan.
Hasil Reses Mencatat Puluhan Keluhan Warga Dapil V ke DPRD Medan, dari Jalan Rusak hingga Bansos
Persoalan jalan rusak, drainase tersumbat, banjir, minimnya penerangan jalan hingga keluhan mengenai bantuan sosial menjadi bagian dari aspirasi masyarakat yang dibawa ke DPRD Kota Medan melalui pelaksanaan Reses-6 Masa Sidang-3 Tahun Sidang 2025-2026.
Beragam persoalan tersebut tercatat dalam laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Selayang, Medan Sunggal dan Medan Tuntungan.
Laporan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan pada 31 Agustus 2026. Penyampaian laporan dilakukan oleh Rommy Van Boy dari Fraksi Partai Golkar, bersama hasil penjaringan aspirasi anggota DPRD dari Dapil V.
Aspirasi yang terkumpul memperlihatkan persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Keluhan mengenai pelayanan dasar, kebersihan lingkungan, keamanan, transportasi, bantuan sosial, pendidikan, fasilitas olahraga hingga kebutuhan jaringan air juga masuk dalam daftar yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Medan melalui organisasi perangkat daerah terkait.
Jalan rusak dan drainase menjadi persoalan dominan
Salah satu kelompok aspirasi yang cukup panjang berkaitan dengan perbaikan jalan, pengaspalan, pembangunan serta normalisasi drainase.
Di Kecamatan Medan Selayang, misalnya, warga mengusulkan perbaikan jalan rusak di Jalan Bunga Raya dan pengaspalan Jalan Nusa Indah. Permintaan serupa muncul di Jalan Kavleri Gang Damai Lingkungan IX serta Jalan Nusa Indah Gang Mawar, Kelurahan Asam Kumbang.
Sementara di Kecamatan Medan Sunggal, terdapat permintaan pengaspalan jalan yang rusak di Jalan Pinang Baris Gang Buntu Nomor 4, Kelurahan Lalang.
Di wilayah Medan Polonia, persoalan jalan dan drainase muncul bersamaan. Aspirasi yang tercatat mencakup perbaikan serta pengerukan drainase di Jalan Mawar, Jalan Langgar, Gang Palem dan Jalan Pipa I, Kelurahan Sari Rejo.
Warga juga mengusulkan perbaikan drainase sekaligus pengaspalan di Jalan Pipa Utama dan Jalan Teratai. Sedangkan sejumlah ruas seperti Jalan SD Inpres Lingkungan VI, Jalan Perjuangan, Jalan Langgar dan Jalan Antariksa dikeluhkan karena mengalami kerusakan dan berlubang.
Persoalan yang sama terlihat di Medan Tuntungan. Warga Jalan Bunga Rampai III Gang Dame meminta perbaikan dan pengerukan drainase karena kondisi jalan rusak dan parit tersumbat.
Keluhan lain datang dari Jalan Bunga Rampai III Gang Parna, Jalan Simalingkar B, Jalan Coklat 12, Jalan Bunga Rampai VI Gang Tambak serta Jalan Bunga Rampai I Ujung. Sejumlah aspirasi mengaitkan kondisi parit dan drainase dengan kekhawatiran terjadinya genangan maupun banjir.
Daftar usulan bahkan mencakup pembuatan atau perbaikan parit di sejumlah titik lain di Medan Tuntungan dan Medan Johor. Di antaranya Jalan Bunga Rampai Raya, Jalan Pintu Air IV, Jalan Bunga Rampai VII, Jalan Maju Raya Gang Maju 7, Jalan Lingga Raya serta sejumlah ruas di kawasan Simalingkar B.
Warga juga mengeluhkan genangan dan ancaman banjir
Masalah drainase dalam laporan reses tidak sebatas permintaan pembangunan saluran baru. Sejumlah warga menyampaikan kondisi saluran yang tersumbat, belum tersedia, atau dinilai tidak mampu mengalirkan air dengan baik.
Di Jalan Balai menuju Jalan Bunga Terompet, misalnya, warga mengusulkan perbaikan aliran air karena setiap hujan terjadi genangan tinggi di sepanjang Jalan Bunga Terompet.
Aspirasi lain meminta perbaikan drainase di Jalan Cempaka I, Kelurahan Sempakata, serta Jalan Bunga Herba II, Kelurahan Mangga, karena arah pembuangan air dinilai belum jelas.
Warga juga mengusulkan pemasangan bronjong di sekitar Jalan Kopi III, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan. Dalam laporan disebutkan kawasan tersebut mengalami longsor di dekat aliran sungai dan dikhawatirkan berdampak terhadap rumah warga.
Masih berkaitan dengan pengendalian banjir, terdapat pula usulan pembukaan kanal di sekitar Ringroad atau Jalan Ngumban Surbakti untuk mengurai aliran air dari Medan Tuntungan menuju Sungai Babura. Usulan pembukaan kanal juga disampaikan untuk kawasan Jalan Eka Surya dengan tujuan mengurangi potensi banjir di wilayah Medan Johor.
Di Medan Johor, persoalan jalan dan parit juga berulang
Aspirasi dari Kecamatan Medan Johor mencakup perbaikan jalan, drainase serta pengaspalan di sejumlah kawasan.
Warga meminta perbaikan drainase yang tersumbat di Jalan Jamin Ginting Gang Bendungan sekaligus perbaikan badan jalannya. Keluhan serupa disampaikan untuk Jalan Parang Ras, Jalan Luku I Gang Kali dan Jalan Parang IV.
Ada pula permintaan normalisasi parit di Jalan Parang IV serta pembuatan parit baru di Gang Purba Dalam karena belum tersedia saluran drainase.
Di Jalan Pungguk, Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, warga meminta perbaikan sistem drainase karena dalam laporan disebutkan hujan dengan intensitas sedang sudah menimbulkan banjir di jalan tersebut.
Sementara di Medan Johor, sejumlah jalan lingkungan seperti Jalan Suka Tari Dalam, Jalan Suka Pura, Jalan Pungguk Gang Famili, Jalan Eka Jaya 3, Jalan Eka Jaya 4, Gang Eka Lembah dan Gang Eka Jaya 2 Ujung masuk dalam daftar permintaan perbaikan, pengaspalan atau pembetonan.
Puluhan titik LPJU ikut diminta dibenahi
Selain jalan dan drainase, lampu penerangan jalan umum (LPJU) menjadi persoalan lain yang banyak muncul dalam laporan.
Rommy Van Boy tercatat menyampaikan sejumlah aspirasi terkait LPJU, antara lain perbaikan lampu yang mati di Jalan Keluarga, Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang; Jalan TB Simatupang Gang Warga Pancasila, Kelurahan Lalang, Medan Sunggal; serta Jalan Antariksa, Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia.
Di Sari Rejo, permintaan tersebut meluas pada pemasangan LPJU di Jalan Bilal Gang Landasan Ujung dan Jalan Subur II Ujung serta perbaikan lampu di Jalan Pipa Utama, Jalan Pipa 4 dan Jalan Antariksa Gang Pinang.
Kebutuhan penerangan juga disampaikan warga di Medan Tuntungan. Jalan Bunga Rampai VI Gang Beton disebut membutuhkan pemasangan lampu karena kondisi jalan dilaporkan gelap pada malam hari.
Permintaan serupa muncul di Jalan Bunga Rampai III Gang Parna, Jalan Bunga Rampai I Ujung, Jalan Bunga Rampai III Gang Sentosa, Jalan Bunga Rampai Raya Gang GBKP dan Gang Pondok Daun, hingga sepanjang Jalan Bunga Rampai VII.
Bahkan, laporan mencatat permintaan pemasangan atau perbaikan penerangan di berbagai ruas lain seperti Jalan Jaya Tani, Jalan Nyiur I, Jalan Citra Anggrek, Jalan Bunga Pancur IX, Jalan Anggrek II, Jalan Melati Raya II, Jalan Bawang IV, Jalan Nilam XVII, Jalan Bunga Mawar III, Jalan Sagu XIII, Jalan Kapas Raya dan Jalan Bunga Terompet VI.
Artinya, kebutuhan penerangan yang muncul dalam laporan bukan hanya menyangkut lampu yang rusak, tetapi juga lokasi yang belum memiliki fasilitas penerangan serta kebutuhan penambahan tiang dan jaringan lampu jalan.
Kemacetan di kawasan Pintu Air IV turut disorot
Masalah lalu lintas juga menjadi bagian dari aspirasi. Warga Jalan Pintu Air IV mengeluhkan kondisi akses menuju Jalan Luku I yang disebut mengalami kemacetan setiap hari.
Dalam laporan, kemacetan tersebut dikaitkan dengan aktivitas keluar-masuk sekolah Al-Azhar yang didominasi kendaraan mobil sehingga terjadi penumpukan lalu lintas. Warga meminta solusi karena kondisi tersebut disebut telah lama dirasakan masyarakat Kecamatan Medan Johor.
Persoalan lalu lintas juga muncul melalui permintaan penertiban parkir di Jalan Jamin Ginting karena parkir sembarangan dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan.
Sampah dan kebersihan lingkungan ikut masuk daftar aspirasi
Di bidang lingkungan, warga meminta pemerintah memperbaiki sistem pengangkutan sampah.
Aspirasi yang disampaikan Rommy antara lain meminta agar pengangkutan sampah di Jalan Pipa Utama Gang Tanaman, Kelurahan Sari Rejo, dilakukan secara berkala. Selain itu, terdapat permintaan pemangkasan pohon rindang di sekitar Jalan Nusa Indah dan Jalan Bunga Raya, Kelurahan Asam Kumbang, serta sekitar Jalan SMA Negeri 2, Kelurahan Sari Rejo.
Persoalan sampah juga ditemukan di sejumlah wilayah lain. Warga meminta tambahan armada, jadwal pengangkutan yang lebih teratur, penyediaan tong sampah serta penanganan tumpukan sampah di sejumlah titik.
Di kawasan Jalan Bunga Rampai, misalnya, warga mengaitkan keteraturan pengangkutan sampah dengan upaya mencegah penumpukan yang berpotensi mengganggu lingkungan dan menyebabkan persoalan drainase.
Ketepatan bansos menjadi perhatian Rommy
Persoalan kesejahteraan sosial juga mendapat porsi dalam laporan yang dibacakan Rommy.
Aspirasi yang dicatat antara lain permintaan bantuan sembako bagi warga tidak mampu, pemerataan bantuan sosial agar tepat sasaran, bantuan bagi lansia, PIP dan PKH, hingga akses terhadap program bedah rumah.
Selain itu, terdapat warga yang menyampaikan telah terdaftar dalam PKH tetapi dana belum cair serta meminta penjelasan mengenai cara masuk dalam DTKS.
Masalah pendataan penerima bantuan kemudian muncul berulang dalam aspirasi warga lainnya. Ada permintaan agar dilakukan pendataan ulang terhadap perubahan desil karena sejumlah warga mengaku kondisi ekonominya tidak sesuai dengan posisi desil yang tercatat.
Dalam laporan juga terdapat aspirasi agar Dinas Sosial bekerja sama dengan tim sensus untuk melakukan pendataan yang lebih akurat sehingga keluarga yang dinilai kurang mampu tidak terhambat mendapatkan bantuan akibat klasifikasi data yang dianggap tidak sesuai kondisi mereka.
Kebutuhan pendidikan, olahraga dan air bersih
Aspirasi warga tidak berhenti pada infrastruktur dan bantuan sosial. Di sektor pendidikan dan kepemudaan, terdapat usulan program pendidikan khusus berupa kursus keahlian bagi anak-anak yang putus sekolah.
Warga juga mengusulkan pengadaan fasilitas tenis meja di sejumlah kecamatan serta menyampaikan masih kurangnya tempat olahraga untuk publik. Perbaikan lapangan voli di Jalan Balam, Kelurahan Sei Sikambing B, Medan Sunggal, turut masuk dalam daftar aspirasi.
Kebutuhan jaringan air juga menjadi perhatian. Sejumlah warga mengajukan pemasangan jaringan pipa air di beberapa wilayah Medan Sunggal, termasuk Jalan Bunga Cempaka, kawasan Pasar 3 dan Pasar 4 Tapian Nauli, Jalan Perjuangan Gang Keamanan serta Jalan Merak.
Dalam laporan disebutkan terdapat delapan rumah di Jalan Merak Gang Angkola yang belum memiliki pipa besar air. Sementara di Jalan Puskesmas 2 Gang Gereja, Kampung Lalang, disebut terdapat 12 keluarga yang belum memiliki pipa PDAM.
Keamanan lingkungan dan narkoba juga menjadi perhatian
Persoalan keamanan masyarakat turut muncul dalam hasil reses. Warga mengharapkan agar Pos Siskamling kembali diaktifkan.
Dalam laporan juga terdapat keluhan mengenai dugaan maraknya aksi begal, jambret dan pembongkaran rumah di Kelurahan Mangga dan Kelurahan Simpang Selayang. Selain itu, warga meminta aparat serius menangani peredaran narkoba yang dinilai semakin terbuka di lingkungan masyarakat.
Keluhan mengenai narkoba juga disampaikan terkait kawasan Jalan Starban, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Warga meminta dilakukan pencegahan dan penindakan karena persoalan tersebut disebut telah meresahkan masyarakat.
Hasil reses diarahkan menjadi bahan perencanaan 2027
Beragam aspirasi tersebut selanjutnya tidak hanya dicatat sebagai keluhan masyarakat. Dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna, hasil Reses-6 akan dituangkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Bappeda Kota Medan sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan Tahun 2027.
Laporan tersebut juga menyebut tidak seluruh usulan dipastikan dapat langsung diakomodasi. Karena itu, Pemerintah Kota Medan diharapkan menentukan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Melalui laporan itu, DPRD juga mendorong adanya sinergi antara Pemko Medan, Bappeda dan OPD terkait dalam mengolah aspirasi masyarakat menjadi program pembangunan. Percepatan pelayanan publik sesuai bidang masing-masing OPD juga menjadi bagian dari rekomendasi.
Hasil forum reses selanjutnya akan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Dengan demikian, penyampaian laporan Reses-6 Dapil V yang dibacakan Rommy Van Boy menjadi bagian dari proses membawa persoalan konkret warga ke dalam pembahasan perencanaan pembangunan daerah. Tantangannya berada pada tahap berikutnya, yakni bagaimana aspirasi yang telah dihimpun tersebut dipilah berdasarkan urgensi, kewenangan dan prioritas pembangunan sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Rico Waas Minta Aspirasi Reses Tak Berhenti di Dokumen, Program yang Siap Harus Jalan Pekan Ini
Selanjutnya, Pemerintah Kota Medan meminta hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kota Medan segera diterjemahkan menjadi program kerja yang nyata. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bahkan meminta perangkat daerah mulai mengeksekusi usulan yang memungkinkan direalisasikan dalam waktu dekat.
Arahan tersebut disampaikan Rico dalam Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026
Dalam forum tersebut, Pemko Medan menyoroti adanya sejumlah aspirasi dari lima daerah pemilihan (dapil) yang memiliki persoalan serupa. Kondisi itu dinilai dapat menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk mempercepat penanganan tanpa harus menunggu proses yang terlalu panjang.
“Melihat buku laporan reses dari lima dapil ini, kita menemukan banyak poin yang senada. Sebagian program sejatinya dapat segera dieksekusi tanpa harus menunda waktu, bahkan ada yang bisa diselesaikan minggu ini juga,” ujar Rico Waas.
Rico kemudian meminta Pj Sekretaris Daerah Kota Medan Erfin Fahrurrazi mengoordinasikan perangkat daerah yang berkaitan dengan aspirasi tersebut. Catatan khusus hasil reses diminta diperiksa untuk menentukan usulan mana yang dapat dikerjakan dalam waktu dekat.
“Pak Sekda, tolong diperiksa catatan tersebut dan segera kumpulkan OPD terkait usai rapat paripurna ini. Petakan program hasil reses yang bisa dieksekusi minggu ini atau minggu depan agar langsung dikerjakan tanpa menunda waktu,” tegasnya.
Ia sebelumnya juga menekankan agar program yang secara teknis memungkinkan untuk segera dikerjakan tidak kembali tertahan di meja birokrasi.
“Program yang dinilai bisa dikerjakan dalam waktu dekat diminta langsung dieksekusi, bahkan mulai minggu ini,” tegasnya.
Menurut Rico, hasil reses seharusnya menjadi bagian dari proses pembangunan, bukan sekadar laporan administratif. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun anggota legislatif harus melewati tahapan perencanaan hingga penganggaran sebelum diwujudkan dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung.
“Aspirasi tidak boleh berhenti sebagai catatan. Aspirasi harus bergerak menjadi perencanaan, perencanaan bergerak menjadi penganggaran, dan penganggaran harus menghasilkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Rico Waas.
Pokir DPRD Diminta Selaras dengan Pencegahan Korupsi
Selain membahas tindak lanjut reses, rapat paripurna juga menjadi momentum bagi Pemko Medan untuk menegaskan pentingnya tata kelola anggaran dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Rico meminta agar Pokir tidak disusun hanya berdasarkan daftar usulan, tetapi harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Penyusunannya juga perlu diselaraskan dengan kerangka kerja Monitoring Center for Strategic Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah sekaligus mencegah munculnya praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemko Medan juga meminta setiap OPD melakukan verifikasi terhadap usulan yang tercantum dalam dokumen reses. Hasil verifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aspirasi yang bisa direalisasikan maupun yang belum dapat dilaksanakan.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menerima janji tindak lanjut, tetapi memperoleh penjelasan berdasarkan kondisi teknis, kebutuhan program dan kemampuan anggaran daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
Rico menegaskan, keberhasilan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD pada akhirnya harus diukur dari perubahan yang dirasakan warga, bukan sebatas komunikasi dan koordinasi antarlembaga.
“Masyarakat tidak akan menilai kita dari seberapa sering kita berbicara tentang sinergi. Masyarakat menilai dari hasilnya, apakah jalannya diperbaiki, banjirnya berkurang, dan layanan publiknya semakin cepat. Kita boleh berbeda fungsi, tetapi keberpihakan kita harus satu: untuk kepentingan masyarakat Kota Medan,” pungkasnya.
Dengan arahan tersebut, tindak lanjut terhadap laporan reses lima dapil kini diarahkan pada proses pemetaan, verifikasi dan penentuan prioritas. Program yang dinilai dapat segera dilaksanakan diminta tidak menunggu terlalu lama, sementara usulan yang belum memungkinkan tetap harus diberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Wong Chun Sen Tutup Rapat Paripurna, Minta Aspirasi Reses Lima Dapil Ditindaklanjuti
Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Medan resmi berakhir setelah Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen menutup persidangan, Senin (31/8/2026).
Sebelum mengetuk penutupan rapat, Wong Chun Sen menyampaikan harapan kepada Pemerintah Kota Medan agar berbagai aspirasi, masukan, hingga pengaduan masyarakat yang dihimpun anggota DPRD melalui kegiatan reses tidak berhenti sebagai laporan.
Aspirasi tersebut berasal dari pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 anggota DPRD Kota Medan Tahun 2026 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Medan I hingga Dapil Medan V.
Dalam penyampaiannya, Wong Chun Sen mengatakan seluruh aspirasi masyarakat tersebut perlu menjadi perhatian Pemko Medan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan pemerintah daerah.
“Kepada Pemerintah Kota Medan, kami menyampaikan harapan agar seluruh aspirasi, masukan, dan pengaduan masyarakat yang telah dihimpun melalui Reses Keenam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 anggota DPRD Kota Medan Tahun 2026 Daerah Pemilihan Medan I sampai dengan 5, dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan yang dimiliki, sehingga berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat dapat secara bertahap terpenuhi serta memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Medan.”
Menurut Wong Chun Sen, tindak lanjut terhadap hasil reses menjadi bagian penting dalam memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui anggota DPRD memiliki manfaat nyata bagi pembangunan Kota Medan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Medan, para undangan dan pihak yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
“Perkenankan kami atas nama pimpinan DPRD Kota Medan menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara anggota DPRD Kota Medan, para undangan dan hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami dan semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha dan upaya kita dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan Kota Medan yang kita cintai ini.”
Setelah menyampaikan harapan tersebut, Wong Chun Sen mengakhiri seluruh rangkaian rapat paripurna.
“Akhirnya rapat paripurna dewan pada hari ini secara resmi kami nyatakan ditutup.”
Dengan pernyataan tersebut, Rapat Paripurna Laporan Pelaksanaan Reses VI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Kota Medan secara resmi dinyatakan selesai. Selanjutnya, aspirasi yang dihimpun dari masyarakat melalui lima dapil menjadi bagian dari proses tindak lanjut antara DPRD dan Pemerintah Kota Medan.
tag
Medan Reses, DPRD Medan, Aspirasi Warga, Pembangunan Medan, Bansos Medan
