MEDAN, seputaranindonesia.com – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan, Agha Novrian, belum memberikan tanggapan terkait desakan Komisi III DPRD Medan agar dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap seluruh pelaku usaha hiburan di Kota Medan.
Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp yang dilakukan wartawan pada Senin (6/10/2025) tidak mendapat respons. Pesan konfirmasi yang dikirim juga belum dibalas hingga berita ini diterbitkan.
Desakan itu disampaikan Salomo saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapenda Medan, Senin (6/10/2025). Ia menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp87 miliar dari sektor pajak hiburan tidak sebanding dengan potensi sesungguhnya di lapangan.
“Jika kita ambil contoh lokasi hiburan seperti Dragon Tiger yang omzetnya mencapai Rp5 miliar sebulan, maka pajaknya bisa mencapai Rp2 miliar setiap bulan. Belum lagi dengan tempat hiburan lainnya. Jadi, target Rp87 miliar itu sangat kecil,” tegas Salomo dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Bahrumsyah, Sekretaris Komisi David Roni Ganda Sinaga, dan anggota lainnya yakni dr Faisal Arbie, Godfried Effendi Lubis, Sri Rezeki, serta Agus Setiawan.
Temuan Mengejutkan dari Hasil Sidak
Salomo menjelaskan, ketimpangan pajak hiburan ini terungkap dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pihaknya bersama tim Komisi III DPRD Medan pada Februari 2025. Dalam sidak itu, mereka mengunjungi sejumlah tempat hiburan besar seperti Golden Dragon dan Golden Tiger yang berlokasi di Putri Jalan Merak, dua lokasi yang diketahui berada bersebelahan dan dimiliki oleh satu pemilik yang sama.
