“Ketika kami tanya soal omzet, mereka menyebut pendapatan per bulan antara Rp2 miliar hingga Rp3 miliar. Tapi pajak yang mereka bayarkan hanya sekitar Rp200 juta sampai Rp300 juta per bulan,” ungkap Salomo.
Ia menambahkan, sesuai tarif pajak hiburan sebesar 40 persen, tempat hiburan dengan omzet Rp5 miliar seharusnya membayar pajak sekitar Rp2 miliar per bulan. Namun kenyataannya, pembayaran pajak di bawah 10 persen dari omzet yang dilaporkan.
“Hal ini jelas janggal dan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan pajak hiburan. Waktu itu Bendahara (Pak Benda) sampai marah karena semua data sudah jelas di lapangan, tapi tidak ada tindak lanjut dari Bapenda,” ujarnya heran.
Target PAD Dinilai Tidak Realistis
Berdasarkan penghitungan Salomo, hanya dari tiga tempat hiburan besar di Kota Medan — Golden Tiger, Golden Dragon, dan Heaven 7 — potensi pajaknya sudah mencapai Rp27 miliar per tahun.
“Kalau tiga tempat itu saja sudah Rp27 miliar, berarti target Rp87 miliar dari seluruh tempat hiburan di Kota Medan jelas tidak realistis,” ujarnya menegaskan.
Salomo menambahkan, tempat hiburan Heaven 7 (H7) Club & KTV yang berlokasi di Jalan Abdullah Lubis Kecamatan Medan Baru, mengaku membayar pajak sekitar Rp300 juta per bulan atau sekitar Rp3,6 miliar per tahun. Sementara dua tempat lainnya, Golden Dragon dan Golden Tiger, berpotensi menyumbang Rp24 miliar per tahun.
