Dalam surat tersebut, kuasa hukum menyebut pihak penyewa belum membayar uang sewa selama Januari hingga Oktober 2026. Penyewa kemudian diberikan tenggat tiga hari, terhitung sejak 12 Oktober hingga 15 Oktober 2026, untuk mengosongkan bangunan dan lahan yang diperselisihkan.
Pertemuan kembali dilakukan pada Kamis (22/10/2026) sekitar pukul 18.40 WIB di lokasi gudang. Pertemuan tersebut melibatkan Syamsul, pihak penyewa, dan kuasa hukum.
Berdasarkan surat Kantor Hukum TRIFA & Rekan Nomor 183/TRIFA/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026, pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa kewajiban pembayaran sewa selama 10 bulan, sejak Januari hingga Oktober 2026, tidak perlu dibayarkan kepada pihak pemilik atau ahli waris.
Dalam kesempatan yang sama, pihak penyewa disebut diberikan waktu 10 hari, mulai 22 Oktober hingga 1 November 2026, untuk mengosongkan gudang.
Namun, karena pengosongan belum terlaksana sesuai tenggat tersebut, kuasa hukum kembali menerbitkan surat ketiga dan terakhir pada 3 November 2026. Surat itu memberikan batas waktu hingga 7 November 2026.
Meski sejumlah surat telah dilayangkan, penguasaan gudang masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.
Mediasi di Polres Belawan Belum Temukan Kesepakatan
Sebelumnya, mediasi juga telah dilaksanakan berdasarkan undangan Polres Pelabuhan Belawan Nomor B/5456/X/Res.1.11/2026/Reskrim tertanggal 29 Oktober 2026.
