Dalam dokumen tersebut, masa sewa tercantum hingga 1 Januari 2028, dengan nilai Rp20 juta per tahun atau total Rp120 juta untuk jangka waktu enam tahun. Pembayaran disebut dilakukan setiap tahun.
Namun, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya mempertanyakan keabsahan perjanjian tersebut. Dalam Somasi/Teguran I tertanggal 30 Maret 2026, kuasa hukum menyebut dokumen itu diduga cacat hukum karena tidak dibuat di hadapan notaris dan tidak diketahui saksi-saksi.
Keberatan kembali disampaikan melalui Somasi/Teguran II dan Terakhir tertanggal 3 April 2026. Kali ini, pihak ahli waris juga mempersoalkan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen karena dinilai berbeda dengan tanda tangan almarhumah pada KTP asli.
Selain itu, kuasa hukum turut mempertanyakan dokumen perjanjian yang disebut tidak dibubuhi meterai.
Seluruh keberatan tersebut merupakan klaim pihak ahli waris yang masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut. Keabsahan perjanjian serta hak penguasaan gudang belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan surat somasi salah satu pihak.
Tunggakan Sewa dan Permintaan Pengosongan
Perselisihan semakin berkembang setelah Kantor Hukum TRIFA & Rekan menerbitkan surat tertanggal 12 Oktober 2026 yang meminta pihak penyewa mengosongkan gudang.
