Medan, seputaranindonesia.com – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyuarakan desakan keras kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut payung hukum Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021. Desakan ini didasarkan pada temuan di lapangan dan langkah hukum oleh pemerintah sendiri yang secara jelas membuktikan bahwa proyek KEK Lido telah menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan, terutama pendangkalan dan penyusutan Danau Lido.
Kerusakan ekologis yang ditimbulkan oleh KEK Lido sudah tidak terbantahkan. Proyek pembangunan ini terbukti menyebabkan sedimentasi yang masif di Danau Lido. Aktivitas pembukaan lahan di hulu sungai tidak dikelola dengan baik, sehingga lumpur dan sedimen terbawa langsung ke danau, menyebabkan luas Danau Lido, yang seharusnya menjadi sumber air vital, menyusut drastis. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menghentikan aktivitas dan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.
BEM SI berpendapat bahwa status KEK yang diberikan melalui PP Nomor 69 Tahun 2021 harus dibatalkan karena telah gagal total dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan hanya mendatangkan bencana ekologis. PP ini dianggap telah memberikan kemudahan investasi di atas kerugian ekologis yang tidak ternilai. Status KEK Lido telah menjadi legalitas bagi perusakan lingkungan dan pengabaian terhadap fungsi vital Danau Lido sebagai daerah resapan dan sumber air.
