Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, Muzzamil Ihsan, menegaskan bahwa status KEK Lido telah kehilangan legitimasi karena kerusakan yang ditimbulkan. “Danau Lido terancam hilang. Bukti dan data dari KLH sendiri menunjukkan, proyek KEK inilah biang keladi sedimentasi parah dan penyusutan badan air. Proyek yang terbukti merusak lingkungan dan menghilangkan fungsi hulu air vital harus dihentikan secara permanen. PP KEK Lido tidak hanya gagal, tapi telah menjadi dasar legal bencana,” ujar Muzzamil, Koordinator Pusat BEM SI
Muzzamil melanjutkan bahwa pencabutan PP adalah solusi mendesak dan mendasar untuk mengembalikan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. “Kami mendesak Presiden Prabowo untuk menggunakan kewenangannya mencabut PP Nomor 69 Tahun 2021 sesegera mungkin. PP tersebut harus dicabut karena sudah mencederai prinsip keberlanjutan dan keadilan. Status KEK hanya jadi alat legalisasi pengrusakan alam. Keselamatan Danau Lido dan ekosistem hulu Bogor adalah prioritas utama kami, bukan kepentingan oligarki investor,” tegasnya.
Selain mendesak pencabutan PP, BEM SI juga menuntut agar KLH dan aparat penegak hukum melanjutkan proses pidana terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya, Pemerintah wajib memaksa pengembang untuk segera melakukan langkah rehabilitasi dan pemulihan Danau Lido secara total, termasuk pengerukan sedimen dan normalisasi fungsi ekologis kawasan.
