Medan, seputaranindonesia.com – Percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Medan menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan program kerja DPRD Medan untuk 2027. Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas meminta hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif diperkuat agar kebijakan pembangunan lebih cepat menjawab kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Rico Waas ketika membuka Rapat Kerja (Raker) DPRD Medan dalam rangka penyusunan program kerja 2027 di The Hill Hotel Resort Sibolangit, Minggu (2/8/2026) petang.
Dalam forum tersebut, Rico menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari kelancaran pemerintahan. Menurutnya, pemerintah juga perlu membangun pola kerja yang lebih responsif, dekat dengan masyarakat dan mampu mengikuti perubahan teknologi.
“Perlu adanya pola kerja pemerintah semakin baik,” kata Rico Waas.
Pertumbuhan ekonomi, lanjut Rico, perlu ditempatkan sebagai salah satu ukuran penting dalam melihat capaian pembangunan Kota Medan. Karena itu, ia menilai penguatan investasi serta keterlibatan masyarakat harus berjalan beriringan dengan hubungan kerja antara Pemko Medan dan DPRD.
“Yang penting menjadi barometer perlu adanya capaian target terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi. Butuh ditingkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu perlu kerja sama, bukan hanya DPRD dengan Pemko Medan, tetapi dengan masyarakat. Dan sangat penting pengembangan investasi,” ujarnya.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, Rico meminta seluruh potensi yang dimiliki Kota Medan dimanfaatkan untuk menangani sejumlah persoalan sosial. Kemiskinan, pendidikan dan kesehatan disebut sebagai bagian dari persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian bersama.
“Mari kita maksimalkan semua potensi. Sama-sama kita berkontribusi mengatasi segala masalah terkait kemiskinan, pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.
Rico juga memberikan ruang komunikasi yang lebih terbuka kepada anggota DPRD Medan. Aspirasi yang diperoleh para wakil rakyat dari daerah pemilihan masing-masing diharapkan dapat segera dikoordinasikan dengan pemerintah kota sehingga persoalan yang disampaikan warga bisa ditindaklanjuti.
“Jika ada masalah atau aspirasi masyarakat yang diterima di dapil masing-masing, WA saya langsung, akan kami bantu tindaklanjuti segera. Bapak/Ibu bagian dari rakyat yang dipercaya oleh rakyat untuk produk Perda dan pengawasan penggunaan anggaran, patut kita respons,” tegasnya.
Ia menilai tantangan pembangunan ke depan membutuhkan strategi yang lebih besar serta pembagian peran yang jelas antara DPRD, Pemko Medan dan masyarakat. Untuk itu, efektivitas serta efisiensi dalam menjalankan kolaborasi menjadi hal yang perlu terus diperhatikan.
“Peran kita butuh kontribusi dan strategi besar untuk bangsa ini. Kerja sama yang efektif dan efisien perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Dari sisi legislatif, Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen turut mendorong perubahan pola kerja lembaga dewan. Ia meminta seluruh alat kelengkapan DPRD dimanfaatkan secara optimal untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan pembangunan.
“Mari berperan aktif dengan pemikiran yang disruptif, inovatif, dan kritis,” ajaknya.
Wong Cun Sen juga menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang semakin terbuka. Akses pengaduan masyarakat secara real-time dan transparan dinilai dapat memperkuat respons DPRD terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebijakan daerah juga perlu menyesuaikan perkembangan teknologi, sekaligus memberikan dukungan terhadap investasi lokal. Penyusunan regulasi berbasis data dan riset serta melibatkan konsultasi publik dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Memastikan Perda yang telah disahkan dapat diimplementasikan secara efektif oleh Pemko Medan melalui Peraturan Wali Kota,” sebutnya.
Transformasi pola kerja tersebut diharapkan menjadikan DPRD Medan lebih adaptif dan berorientasi pada hasil. Fungsi legislatif tidak hanya diarahkan untuk mendorong pembangunan fisik, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di wilayah pinggiran dan kelompok rentan.
Sebelumnya, Plt. Sekretaris DPRD Medan Erisdan menjelaskan bahwa raker tersebut digelar untuk menyusun sekaligus menyelaraskan program kerja DPRD melalui alat kelengkapan dewan. Forum tersebut juga menjadi ruang untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan dijalankan pada 2027.
Rangkaian pembahasan dalam raker diarahkan untuk memperkuat trifungsi DPRD, mencakup pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan terhadap kinerja Pemko Medan. Penguatan koordinasi antara kedua lembaga diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Kota Medan.
