MEDAN, seputaranindonesia.com – Rencana pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan mendapat sejumlah catatan dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan.
Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota Medan tidak hanya menjelaskan alasan harmonisasi regulasi, tetapi juga memastikan adanya aturan pengganti serta kepastian hukum bagi lembaga kemasyarakatan yang selama ini menjalankan fungsi di tengah masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Senin (24/8/2026). Pemandangan umum Fraksi Gerindra dibacakan anggota DPRD Kota Medan, Fauzi, S.H., terkait penjelasan kepala daerah atas Ranperda pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013.
Gerindra pada dasarnya memahami perlunya penyesuaian regulasi daerah dengan ketentuan yang lebih tinggi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018. Namun, fraksi tersebut meminta proses pencabutan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat pelaksanaan.
“Harmonisasi regulasi jangan sampai hanya menjadi alasan administratif untuk mencabut sebuah peraturan daerah, tanpa memberikan kepastian mengenai apa yang akan menggantikannya dan apa manfaat konkretnya bagi masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan Fauzi.
