MEDAN, seputaranindonesia.com – Berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan kembali menjadi perhatian di DPRD Kota Medan. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan sejumlah keluhan masyarakat yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Menurut Fauzi, evaluasi terhadap kinerja Dishub Kota Medan penting dilakukan mengingat persoalan parkir tepi jalan dan lampu penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi aspirasi yang paling sering disampaikan warga dalam berbagai kesempatan.
Ia menilai kondisi sistem parkir di Kota Medan hingga kini belum menunjukkan pembenahan yang signifikan. Salah satu indikatornya, kata dia, masih ditemukannya praktik pengutipan tarif parkir di luar ketentuan yang berlaku, yakni Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp4.000 bagi kendaraan roda empat.
Fauzi menyampaikan bahwa penertiban yang selama ini dilakukan belum memberikan dampak maksimal terhadap penyelesaian persoalan di lapangan.
“Kita melihat Tim Cakrawala terus aksi di lapangan, tapi nyatanya permasalahan masih terus ada. Artinya penindakan selama ini cuma seremonial. Wali Kota harus peduli dengan kondisi ini, kasihan masyarakat yang terus jadi korban. Belum lagi ada yang kehilangan sepeda motor saat menggunakan parkir tepi jalan,” katanya, Rabu (5/8/2026).
Selain membahas persoalan parkir, Fauzi juga menyoroti banyaknya lampu penerangan jalan yang belum berfungsi di sejumlah titik di Kota Medan. Menurutnya, persoalan tersebut kerap disampaikan masyarakat ketika dirinya melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) maupun kegiatan reses.
Ia menilai minimnya penerangan jalan berpotensi memengaruhi rasa aman masyarakat, terutama saat beraktivitas pada malam hari maupun menjelang subuh.
“Hampir di setiap Sosper dan Reses masyarakat mengeluhkan soal banyaknya lampu jalan yang padam. Mereka takut beraktivitas karena gelap, khawatir jadi korban kejahatan jalanan seperti begal. Bahkan untuk pergi Solat Subuh pun takut. Tapi sampai sekarang tindaklanjutnya tidak ada. Kita jadi bingung, keluhan mendasar seperti ini kenapa tidak teratasi. Saudara Wali Kota mendengar atau tidak peduli? Atau memang Kadishub Kota Medan yang tidak bisa kerja,” ketusnya.
Dalam keterangannya, Fauzi turut menyinggung informasi yang berkembang di media sosial mengenai sejumlah pekerjaan dan pengadaan di lingkungan Dishub Kota Medan. Menurutnya, informasi tersebut telah menjadi perhatian publik sehingga diperlukan penjelasan resmi dari pemerintah agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fauzi menyatakan Fraksi Gerindra akan terus mencermati pelaksanaan berbagai program di Dishub Kota Medan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan Dishub Kota Medan sebagai bentuk penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Wali Kota Medan maupun Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan terkait berbagai pernyataan yang disampaikan Fauzi. Apabila klarifikasi telah diperoleh, redaksi akan memperbarui pemberitaan sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan sesuai Kode Etik Jurnalistik.
