MEDAN, seputaranindonesia.com – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Pemeriksaan Kepatuhan Operasional PT Bank Sumut Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 mengungkap sejumlah catatan terkait pengelolaan kredit produktif. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah proses permohonan, analisis, serta persetujuan fasilitas Kredit Umum – Kredit Rekening Koran (KRK) kepada seorang debitur perorangan berinisial APt di Kantor Cabang Binjai.
Berdasarkan LHP BPK RI, secara keseluruhan pemeriksaan menemukan tujuh temuan yang terdiri atas empat temuan terkait pengelolaan kredit produktif, dua temuan mengenai pengelolaan beban operasional selain beban bunga, dan satu temuan pada aspek ekuitas.
Dalam aspek pengelolaan kredit produktif, PT Bank Sumut tercatat menyalurkan kredit produktif sebesar Rp10.380.369.641.945,00 hingga 30 September 2025 dengan rasio Non Performing Loan (NPL) sebesar Rp416.247.429.552,00 atau sekitar 4,01 persen dari total kredit produktif.
Salah satu temuan BPK RI menyebutkan bahwa proses permohonan kredit, analisis kredit, dan persetujuan pemberian fasilitas kredit produktif senilai Rp8.251.661.128,02 belum sepenuhnya memenuhi ketentuan internal perusahaan.
Temuan BPK RI pada Fasilitas KRK Debitur APt
Dalam laporan tersebut dijelaskan, salah satu fasilitas yang diperiksa adalah Kredit Umum – Kredit Rekening Koran (KRK) kepada debitur APt dengan plafon Rp1 miliar yang dikelola Bank Sumut Kantor Cabang Binjai.
