“Menurut hemat kami, pemohon eksekusi seharusnya menghormati konstitusi dan panggilan resmi dari Pengadilan Negeri terkait perkara ini. Perkara ini berasal dari tahun 2020 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, berdasarkan keterangan dari tim kami di lapangan, ditemukan banyak permasalahan, seperti tumpang tindih kepemilikan, penerbitan sertifikat baru, peralihan hak, serta perubahan bentuk atas objek tanah yang diperkarakan,” ungkapnya.
Terkait tindak lanjutnya, Dr. Sa’i menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti prosesi konstatering sesuai dengan ketentuan hukum acara yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat.
“Mengenai tindak lanjutnya, kami tetap mengikuti prosesi konstatering sesuai dengan ketentuan hukum acara yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat,” ujarnya.
Selain itu, Dr. Sa’i juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengonfirmasi kepada Kepala Desa Mampang, Kecamatan Kota Pinang, terkait undangan yang diterima. Kepala desa tersebut memang menerima panggilan resmi untuk menyediakan tempat bagi pelaksanaan konstatering. Namun, setelah dilakukan konfirmasi ulang kepada pihak desa, hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang hadir di lokasi.
