Lebih lanjut, Dr. Sa’i menyebut bahwa konflik muncul ketika pihak UINSU mengklaim lahan tersebut tanpa menunjukkan dokumen resmi. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa kali pihaknya mencoba menyurati Kanwil BPN Sumut, tetapi tidak mendapat respons.
“Kami sudah melayangkan beberapa surat kepada Kanwil BPN, namun tidak ada tanggapan. Ini yang mendorong kami mengambil langkah hukum,” ujarnya.
Pengelolaan Oleh Kelompok Tani
Tanah seluas 59,8 hektar tersebut, menurut Dr. Sa’i, dikelola oleh kelompok tani yang terdiri dari 33 orang dan melibatkan ratusan warga lainnya.
“Kelompok tani ini terdiri dari 33 orang, dan ratusan warga lainnya ikut bercocok tanam di lahan tersebut,” tambahnya.
Ia juga meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
“Kami berharap semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” ujar Dr. Sa’i.
Klaim Ahli Waris dan Kekhawatiran Warga
Aswin Syah, salah satu pengelola lahan, menyatakan bahwa tanah tersebut awalnya merupakan milik nenek mereka, Umi Kalsum. Sebagai ahli waris, mereka merasa berhak atas lahan itu, terlebih mereka telah puluhan tahun bercocok tanam di sana.
“Ini tanah nenek kami, Umi Kalsum. Kami sebagai ahli waris sudah puluhan tahun mengelolanya. Tiba-tiba pihak UINSU mau melakukan pengukuran tanpa koordinasi, tentu kami menghalangi,” tegas Aswin.
