Medan, seputaranindonesia.com – Fraksi NasDem DPRD Kota Medan menyatakan komitmennya mendukung berbagai langkah pembenahan yang dilakukan jajaran Direksi PUD Pasar Kota Medan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dukungan tersebut disampaikan dalam keterangan pers yang digelar pada Selasa (14/4/2026).
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Medan, Afif Abdillah, didampingi Antonius Tumanggor, menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan yang bertujuan memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan daerah selama tetap dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.
“Kita sangat mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh manajemen PUD Pasar Kota Medan untuk peningkatan PAD dan perbaikan manajemen,” ujarnya.
Menurut Afif, kebijakan yang ditempuh manajemen PUD Pasar diyakini telah melalui proses perencanaan yang matang, termasuk mempertimbangkan berbagai masukan dan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena itu, ia berharap seluruh program yang dijalankan mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Ia menilai potensi pendapatan dari pengelolaan pasar tradisional di Kota Medan masih sangat besar. Dengan jumlah 53 pasar yang dikelola, optimalisasi manajemen dinilai mampu memberikan kontribusi lebih signifikan terhadap PAD.
“Kita yakin dengan manajamen yang baik dan profesional maka target PAD dari PUD Pasar akan tercapai. Saat ini dari 53 pasar yang kita punya, pendapatannya masih bisa dikatakan terlalu kecil dan tidak layak,” ungkapnya.
Sementara itu, Antonius Tumanggor menyoroti salah satu kebijakan yang menjadi perhatian publik, yakni pergantian mitra atau vendor kerja sama di lingkungan PUD Pasar. Menurutnya, perubahan dalam sistem manajemen merupakan hal yang lumrah dilakukan selama prosesnya berjalan secara terbuka dan dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pihak terkait.
“Kami meminta, merubah manajemen yang lama dan menciptakan manajemen yang baru itu harus dilakukan dengan mengedepankan komunikasi. Dirut sekarang kami yakin memang sangat ingin memperbaiki manajemen,” katanya.
Selain mendukung pembenahan internal, Fraksi NasDem juga mendorong Direksi PUD Pasar untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan maupun program yang dijalankan memiliki landasan hukum yang kuat serta tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Berkonsultasi dengan stakeholder terkait itu tentu perlu untuk memastikan bahwa rencana dan kebijakan di PUD pasar tidak melanggar regulasi,” tegasnya.
Fraksi NasDem berharap penguatan tata kelola perusahaan daerah dapat berdampak pada peningkatan kinerja PUD Pasar, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan masyarakat.
