BINJAI, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan keberadaan komite sekolah harus memberikan manfaat bagi peserta didik dan orang tua, bukan justru menambah beban biaya pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bobby saat membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumatera Utara secara virtual dari SMA Negeri 1 Binjai, Senin (13/7/2026). Dalam kegiatan itu, ia didampingi Wali Kota Binjai Amir Hamzah.
Menurut Bobby, fungsi utama komite sekolah adalah membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik, termasuk mencari berbagai peluang pendanaan di luar sekolah agar beban orang tua dapat dikurangi.
“Harusnya komite sekolah dibuat untuk meringankan beban peserta didik dan orang tua, bukan menjadi beban,” tegas Bobby.
Gubernur juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap keberadaan komite sekolah. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Sumatera Utara mengkaji kemungkinan adanya sistem pengawasan agar komite benar-benar menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
“Jadi saya minta tolong Kadisdik Sumut, kalau perlu komite sekolah ini yang mengawasinya siapa. Tidak ada. Kalau boleh dilihat, apa perlu komite sekolah diawasi,” ucapnya.
Selain pengawasan, Bobby mendorong komite sekolah lebih kreatif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga kebutuhan sekolah tidak seluruhnya dibebankan kepada orang tua siswa.
Ia juga mengingatkan bahwa komite sekolah harus dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, yakni berasal dari unsur orang tua atau wali peserta didik.
Menurut Bobby, pihaknya masih menemukan adanya komite sekolah yang anggotanya bukan berasal dari orang tua siswa. Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar fungsi komite tetap sesuai aturan.
Bahkan, Bobby berpendapat kemampuan ekonomi bukan menjadi syarat utama dalam memilih ketua komite sekolah.
“Bagus kasih syarat kalau mencari uang dari luar untuk sumbangan sekolah, pilih saja ketua komite sekolah yang ekonominya kurang bagus. Ketika dia memikirkan dan memutuskan bayar uang sekolah sekian ratus ribu, maka dia juga yang kena nantinya,” tutur dia.
Ia menambahkan, komite sekolah seharusnya lebih aktif membuka peluang dukungan dari luar sekolah daripada hanya terlibat dalam penentuan besaran iuran.
“Kalau cuma perkara memimpin rapat dan putuskan angka berapa, saya rasa enggak usah komite,” papar Bobby.
Menurutnya, keputusan mengenai besaran iuran yang memberatkan orang tua dapat berdampak panjang terhadap kondisi psikologis peserta didik karena tekanan ekonomi keluarga.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga mengungkapkan bahwa tingginya biaya pendidikan, khususnya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), masih menjadi salah satu keluhan utama masyarakat di berbagai daerah di Sumatera Utara.
“Kami tanya orang tua apa program yang perlu kami buat. Keluhannya selain infrastruktur, mahal kali bayar uang sekolah, dan kadang tidak sanggup bayar. Ada bayar Rp100 ribu, Rp50 ribu, sehingga ini beban orang tua menyekolahkan anak-anaknya,” ungkap Bobby.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menjalankan program pembebasan SPP secara bertahap bagi SMA, SMK, dan SLB Negeri di sejumlah daerah prioritas.
Bobby mengatakan saat ini program tersebut telah diterapkan di 10 kabupaten dan kota, dengan target seluruh wilayah Sumatera Utara dapat menikmati kebijakan serupa paling lambat pada tahun 2029.
“Kami berjanji sampai 2029 nanti semua SPP di SMA/SMK/SLB Negeri akan digratiskan. Ini kami lakukan secara bertahap hingga 2029,” ujar Bobby.
Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat sehingga semakin banyak anak di Sumatera Utara dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah.
