MEDAN, seputaranindonesia.com – Penguatan hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menjadi salah satu perhatian utama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Menurutnya, koordinasi yang semakin erat akan membantu menciptakan kebijakan fiskal yang lebih selaras sekaligus mempercepat pembangunan di daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri Welcome Dinner HUT ke-26 APKASI yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.
Dalam kesempatan itu, Bobby menilai pemerintah kabupaten memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, hubungan kerja antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
Menurut Bobby, selama ini APKASI aktif menyampaikan berbagai rekomendasi kepada kementerian di tingkat pusat. Namun, ia berharap organisasi tersebut juga dapat membangun komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah provinsi sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten,” ujar Bobby.
Selain membahas sinergi antarpemerintahan, Bobby juga mengusulkan adanya skema pajak kendaraan bermotor yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Ia berpandangan kota-kota besar dapat menerapkan tarif lebih tinggi bagi kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan kategori ekonomi seperti Low Cost Green Car (LCGC) sebaiknya memperoleh skema yang lebih proporsional.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menciptakan distribusi kendaraan yang lebih merata sekaligus mendukung peningkatan penerimaan opsen pajak di berbagai daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bobby mengungkapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada pemerintah kabupaten dan kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang disebut menjadi salah satu daerah yang memperoleh alokasi bantuan cukup besar.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang menjadi tuan rumah HUT ke-26 APKASI. Kehadiran lebih dari 200 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dinilai membawa dampak positif terhadap aktivitas ekonomi lokal, mulai dari sektor perhotelan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga pelaku usaha kuliner.
Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan kebanggaannya karena daerah yang dipimpinnya dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan HUT APKASI tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting yang bertepatan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80.
Asri menjelaskan pemerintah kabupaten saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan regulasi, percepatan digitalisasi layanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah,” tegasnya.
Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi tersebut lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 yang mendorong penguatan otonomi daerah serta desentralisasi pemerintahan.
Ia turut mengapresiasi sambutan Pemerintah Kabupaten Deliserdang yang memperkenalkan kekayaan budaya serta kuliner khas Sumatera Utara kepada seluruh peserta kegiatan.
Menurut Bursah, rangkaian HUT APKASI tahun ini juga menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu penting pemerintahan daerah, termasuk evaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional,” katanya.
Melalui forum nasional tersebut, APKASI juga mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk saling berbagi praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan, sehingga dapat memperkuat kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.
