MEDAN, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengusulkan agar hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tidak hanya menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, tetapi juga dijadikan pijakan bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI yang berlangsung di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam. Menurutnya, keterlibatan pemerintah provinsi penting agar implementasi berbagai rekomendasi dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kota.
Bobby menjelaskan setiap daerah memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda, termasuk kemampuan fiskal yang tidak sama. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dinilai memiliki fungsi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan pemerintah daerah.
“Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan,” ujarnya.
Selain membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan, Bobby juga mengapresiasi peran APEKSI sebagai organisasi yang selama ini menjadi ruang kolaborasi antarpemerintah kota. Menurutnya, berbagai inovasi dan pengalaman yang dibagikan dalam forum tersebut dapat menjadi referensi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah.
Ia mengaku memiliki pengalaman langsung bersama APEKSI sehingga memahami manfaat organisasi tersebut dalam memperkuat sinergi antarpemerintah daerah.
“Pembangunan kota dapat diwujudkan melalui APEKSI. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah masing-masing,” ucapnya.
Menurut Bobby, pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan juga memberikan dampak ekonomi yang positif. Kehadiran para wali kota dari berbagai wilayah Indonesia dinilai mendorong aktivitas sektor jasa, perhotelan, kuliner, hingga pelaku usaha lokal selama kegiatan berlangsung.
Pada akhir sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta antardaerah guna mempercepat pemerataan pembangunan nasional.
“Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia,” tutup Bobby.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi sedikitnya empat tantangan besar, yakni potensi krisis dan bencana, tekanan terhadap fiskal daerah, dinamika politik, serta perkembangan komunikasi publik di era digital.
Menurutnya, daerah yang mampu mempertahankan kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) umumnya didukung oleh inovasi, digitalisasi layanan, kolaborasi yang kuat, serta kepemimpinan yang aktif hadir di tengah masyarakat.
“Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia,” ujarnya.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum memperkuat kebersamaan antarkota dalam menghadapi tantangan pembangunan pada 2026. Sejumlah isu seperti bencana, berkurangnya transfer ke daerah, hingga persoalan pengelolaan sampah membutuhkan solusi yang dibangun secara bersama.
“APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah,” ujarnya.
Di sisi lain, Wali Kota Medan Rico Waas berharap seluruh rangkaian kegiatan APEKSI yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum WIC (Wali Kota Indonesia Conference/WIC-like Session), mampu menghasilkan komitmen yang dapat diterapkan setelah para kepala daerah kembali ke wilayah masing-masing.
“Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia,” ucapnya.
