Adapun tuntutan “Prabowo Turun” dan “Copot Gibran” merupakan sikap politik yang secara terbuka dibawa AMSUB dalam aksi tersebut. Tuntutan itu menjadi bagian dari kritik aliansi terhadap kepemimpinan nasional dan harus dibaca sebagai aspirasi politik gerakan mahasiswa.
Melalui lima agenda tersebut, AMSUB ingin mendorong agar kritik masyarakat tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan bagian dari kontrol demokratis terhadap penyelenggaraan negara.
Arya Laksana: Mahasiswa Tidak Boleh Kehilangan Daya Kritis
Sebagai Presidium AMSUB, Arya Laksana dalam narasi gerakan ini sebagai salah satu figur yang menegaskan pentingnya menjaga daya kritis mahasiswa terhadap kekuasaan.
Kritik yang dibangun AMSUB diarahkan pada tanggung jawab pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Pemerintahan tidak cukup hanya menyampaikan janji, sementara persoalan penegakan hukum, perlindungan warga, penanganan bencana, dan kualitas demokrasi terus menjadi perhatian publik.
Dalam sikap tersebut, Arya menekankan bahwa mahasiswa perlu menjaga independensi gerakan dan tidak membatasi kritik hanya pada satu periode pemerintahan atau kepentingan kelompok tertentu.
