Sumatera Utara

UHC Gunungsitoli Capai 99,54 Persen, Surya Minta Pelayanan Kesehatan Terus Diperkuat

×

UHC Gunungsitoli Capai 99,54 Persen, Surya Minta Pelayanan Kesehatan Terus Diperkuat

Sebarkan artikel ini

Gunungsitoli menjadi satu-satunya dari lima daerah yang memenuhi persyaratan UHC prioritas di Sumatera Utara.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya memimpin Rapat Koordinasi Penguatan UHC Kepulauan Nias di kediaman sementaranya di Gunungsitoli, Kamis (13/8/2026). (seputaranindonesia.com/ist)

Gunungsitoli, seputaranindonesia.com – Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Gunungsitoli telah mencapai 99,54 persen. Capaian tersebut membuat Gunungsitoli berhasil memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Meski capaian kepesertaan sudah mendekati seluruh penduduk, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan peningkatan cakupan kepesertaan harus berjalan beriringan dengan penguatan kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Koordinasi Penguatan UHC Kepulauan Nias di kediaman sementaranya di Gunungsitoli, Kamis (13/8/2026).

“Artinya, khusus untuk Gunungsitoli ini salah satu dari lima daerah hanya Gunungsitoli, yang memenuhi persyaratan UHC prioritas. Tapi kita jangan puas sampai situ saja, terus kita perkuat tingkat pelayanan kita,” kata Surya.

Data Dinas Kesehatan Sumut mencatat jumlah penduduk Kota Gunungsitoli yang telah menjadi peserta JKN mencapai sekitar 138.144 jiwa atau 99,54 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128.082 jiwa tercatat sebagai peserta aktif dengan persentase keaktifan mencapai 92,29 persen.

Surya mengatakan Pemprov Sumut memiliki komitmen untuk memperluas akses pelayanan kesehatan sehingga masyarakat tidak mengalami hambatan ketika membutuhkan layanan medis.

Salah satu pendekatan yang terus didorong adalah kemudahan akses pelayanan dengan menggunakan identitas kependudukan. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kita mau Sumut itu, masyarakat hanya dengan KTP saja sudah bisa menerima pelayanan kesehatan,” ujar Surya.

Kebijakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP tersebut sebelumnya telah diterapkan Bobby Nasution ketika masih menjabat sebagai Wali Kota Medan. Setelah Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara, konsep tersebut kemudian diperluas agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Sumut.

Penguatan UHC di Kepulauan Nias dinilai menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih merata. Tingginya angka kepesertaan harus diikuti dengan ketersediaan fasilitas, tenaga kesehatan dan pelayanan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah juga dituntut memastikan peserta yang telah terdaftar dapat menggunakan kepesertaannya secara aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Wakil Wali Kota Gunungsitoli Martinus Lase menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Sumut terhadap pembangunan di Kepulauan Nias. Ia menilai dukungan tersebut memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Menurut Martinus, kehadiran Gubernur Sumut Bobby Nasution dan perhatian pemerintah provinsi terhadap kawasan Kepulauan Nias mendapat sambutan positif dari masyarakat.

“Saya dan Pak Walikota itu begitu senang, begitu juga dengan seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli dan mungkin Kepulauan Nias, kehadiran Bapak Gubernur, masyarakat sangat senang dan menyambut baik,” kata Martinus.

Martinus berharap perhatian pemerintah provinsi terhadap Kepulauan Nias dapat terus berlanjut, termasuk dalam sektor pelayanan dasar seperti kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan berbagai program berjalan efektif di lapangan.

Dengan capaian UHC sebesar 99,54 persen, Gunungsitoli kini memiliki modal kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian kepesertaan, tetapi juga meningkatkan tingkat keaktifan peserta dan mutu pelayanan.

Turut mendampingi Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Staf Ahli Gubernur Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat Alfi Syahriza, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Achmad Fadly, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut lainnya.