MEDAN, seputaranindonesia.com – Persoalan ketepatan sasaran dan luasnya cakupan bantuan sosial kembali menjadi perhatian dalam pertemuan wakil rakyat dengan masyarakat di Kota Medan. Kali ini, bantuan untuk warga lanjut usia (lansia) menjadi sorotan karena jumlah penerimanya dinilai masih jauh dari kebutuhan di lapangan.
Anggota DPRD Kota Medan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM mendorong pemerintah daerah memperbesar alokasi anggaran bantuan lansia. Ia menyebut program yang berjalan saat ini baru mencakup sekitar 10.000 penerima dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp24 miliar hingga Rp25 miliar.
Dorongan tersebut disampaikan Drs. Godfried Effendi Lubis, MM saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Air Bersih Ujung No. 222, Kompleks Gertu, Lingkungan 4, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sabtu pagi (5/9/2026).
Kegiatan yang diikuti ratusan warga bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Medan itu tidak hanya membahas bantuan sosial. Dialog juga berkembang pada persoalan data penerima bantuan, klasifikasi desil, dugaan penyalahgunaan data untuk transaksi judi online, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penerangan jalan.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menilai perlu ada keberanian dalam penyusunan anggaran agar jumlah lansia yang memenuhi persyaratan tetapi belum menerima bantuan dapat dikurangi.
“Ya, permasalahan ini masih berkutat di PKH lah. Terutama PKH lansia itu kita masyarakat ini yang dapat di medan ini kan baru kira-kira 10.000 itu dengan anggaran 24 miliar ke 25.”
Menurut dia, peningkatan anggaran menjadi salah satu langkah penting apabila pemerintah ingin memperluas jumlah penerima. Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menyebut angka Rp100 miliar sebagai target perjuangan anggaran pada tahun mendatang, sedangkan kebutuhan untuk mencakup seluruh lansia yang memenuhi kriteria diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp250 miliar.
“Seperti dibilang tadi masyarakat tadi dia atas lagi sekarang lansia. Jadi kita harapkan tahun depan ini minimal kita tampung dia di 100 miliar kita harapan tahun depan ya kan bisa tertampung minimal setengah karena kita harapkan dengan 100.000 lansia kali dengan rata-rata 10 kali lipat dia harus 250 miliar sebetul ter cover semuanya.”
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menegaskan, angka tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kapasitas program, sementara realisasi akhirnya tetap harus melalui tahapan pembahasan dan penetapan anggaran pemerintah daerah.
Pendataan Desil Jadi Keluhan Warga
Di tengah pembahasan bantuan lansia, persoalan basis data penerima bantuan turut menjadi perhatian. Sejumlah warga mempertanyakan posisi mereka dalam klasifikasi desil serta kemungkinan mendapatkan bantuan apabila kondisi ekonomi yang mereka alami dinilai tidak sesuai dengan data yang tercatat.
Penjelasan dari perwakilan Dinas Sosial Kota Medan menyebutkan bahwa masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan. Namun, perubahan data tidak dilakukan secara otomatis karena harus melalui tahapan verifikasi dan validasi kondisi penerima.
Warga juga diarahkan memanfaatkan aplikasi Perlinsos maupun meminta pendampingan melalui perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan. Mekanisme tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki ruang untuk memperbaiki data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM turut menekankan pentingnya pendampingan terhadap warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Ia berharap pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat mengurus sendiri, tetapi aktif mendatangi warga untuk memastikan data perlindungan sosial benar-benar diperbarui.
“Karena terjadi di sana jadi apa iri hati ada yang dapat ada yang tidak jadi harapkan ke depan usah lagi banyak syaratnya ketentuan yang penting dia masuk desil 5 ke bawah lansia dikasih aja bantuan itu yang perlu terkait ini kan banyak yang belum paham ni makanya kita pikir begini bisa bisa kan ada IKD kita harapkan ini kan diperpanjang sampai kita harapkan ee pemerintah melalui kepling dan lurah jemput bola aja dijemput bola aja seluruh masyarakat diparisaskan aja semua berketahuan desil dia langsung terbuka”
Data Penerima PKH dan Isu Judi Online
Masalah lain yang muncul dalam forum berkaitan dengan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Pendamping program menjelaskan adanya data penerima yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan transaksi judi online.
Masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut tetapi datanya masuk dalam indikasi diminta menempuh mekanisme klarifikasi maupun sanggahan. Hal ini menjadi perhatian karena penggunaan identitas kependudukan atau rekening keluarga oleh pihak lain berpotensi menimbulkan persoalan terhadap status bantuan.
Sementara itu, terhadap warga yang memang terbukti melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud, mekanisme penanganannya disampaikan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Warga Keluhkan Banjir hingga Lampu Jalan
Persoalan kesejahteraan dalam pertemuan tersebut juga bersinggungan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal warga. Sejumlah masyarakat dari kawasan Medan Denai menyampaikan keluhan terkait genangan dan banjir yang terjadi ketika hujan turun.
Keluhan datang antara lain dari kawasan Jalan Air Bersih dan Jalan Pelajar Timur. Salah seorang warga bahkan menyampaikan bahwa ketinggian air di lingkungannya dapat mencapai sekitar satu meter hingga masuk ke dalam rumah.
Selain persoalan drainase, kondisi lampu penerangan jalan umum (LPJU) turut dipertanyakan. Warga meminta adanya respons lebih cepat ketika fasilitas penerangan mengalami kerusakan.
Perwakilan Dinas Perhubungan Kota Medan menjelaskan bahwa laporan mengenai LPJU yang bermasalah dapat disampaikan melalui kanal pengaduan. Setiap laporan selanjutnya akan diperiksa di lapangan untuk memastikan sumber kerusakan.
“Nah, di mana dari 97.500 titik ini tentunya ada perawatan serta pemeliharaan. Jadi, terkait ada laporan masyarakat untuk LPJU segera laporkan ke kami.”
Survei lapangan diperlukan untuk menentukan persoalan teknis, termasuk kemungkinan kerusakan pada lampu, trafo maupun komponen pendukung lainnya.
Pendidikan dan Kesehatan Ikut Dibahas
Forum Sosperda tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang berhubungan dengan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menyampaikan pentingnya memastikan bantuan pendidikan dapat menjangkau siswa dari keluarga yang membutuhkan. Ia juga menyinggung akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta pemanfaatan layanan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage (UHC) sesuai persyaratan yang ditetapkan.
Menurutnya, pemerataan fasilitas pendidikan juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebaran sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kepadatan penduduk agar persoalan jarak serta zonasi tidak semakin membebani masyarakat.
Dalam kesempatan itu, pembangunan SMP negeri di kawasan Jalan Garu 3 turut disampaikan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan.
Warga yang menghadapi persoalan terkait bantuan pendidikan juga didorong menyampaikan data siswa agar dapat dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Anggaran Lansia Jadi Agenda Perjuangan
Di akhir pembahasan, persoalan bantuan bagi lansia kembali menjadi salah satu agenda yang ditekankan Godfried. Selain lansia, warga juga menyampaikan pertanyaan mengenai kemungkinan bantuan bagi janda pensiunan dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Drs. Godfried Effendi Lubis, MM menjelaskan bahwa penyaluran bantuan tetap harus mengacu pada data dan persyaratan yang berlaku, termasuk klasifikasi desil. Karena itu, pembenahan data menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperluas perlindungan sosial.
Ia berharap pembahasan anggaran tahun berikutnya dapat memberikan ruang lebih besar bagi program bantuan lansia. Target peningkatan anggaran menjadi sekitar Rp100 miliar disebut sebagai salah satu upaya awal untuk memperbesar jumlah penerima.
Namun, realisasi besaran anggaran dan jumlah warga yang nantinya memperoleh bantuan tetap bergantung pada proses pembahasan anggaran serta keputusan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
