Medan, SeputaranIndonesia.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas, transparan, dan mandiri. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD Capil), Pemprov Sumut akan memperluas program Desa Antikorupsi di seluruh kabupaten dan kota pada periode 2025–2026.
Berdasarkan laporan berbagai media, langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat integritas desa dan menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas PMD Capil Sumut, Parlindungan Pane, dalam konferensi pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, bertempat di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (23/10/2025).
“Kami berupaya maksimal mempercepat program pemberdayaan desa, agar pemerintahan di tingkat bawah semakin kuat, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Parlindungan dalam keterangannya kepada wartawan.
5.417 Desa dan 695 Kelurahan Jadi Fokus Peningkatan Transparansi
Berdasarkan data Dinas PMD Capil Sumut tahun 2025, tercatat 5.417 desa dan 695 kelurahan tersebar di 25 kabupaten dan 8 kota di Sumatera Utara. Status kemajuan desa menunjukkan peningkatan positif berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa.
Dari data tersebut, terdapat:
