MEDAN, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun Sumatera Utara yang berkeadilan, unggul, dan berdaya saing.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Utara di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (15/4/2026).
Menurut Bobby, peringatan hari jadi Provinsi Sumatera Utara bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum memperkuat sinergi dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita meyakini kolaborasi mampu menggerakkan potensi besar daerah, mulai dari wilayah pantai barat hingga pesisir timur, dari pegunungan Bukit Barisan hingga Kepulauan Nias,” ujar Bobby Nasution dalam pidatonya.
Dalam agenda tersebut, Bobby hadir bersama Wakil Gubernur Sumut, Surya.
Mengusung tema “Satu Kolaborasi, Sejuta Energi”, Bobby mengingatkan bahwa Provinsi Sumatera Utara resmi berdiri pada 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948.
Saat ini, Sumut telah berkembang menjadi 33 daerah otonom yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa.
Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan di Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumut tercatat sebesar 4,53 persen dengan kontribusi terhadap ekonomi Pulau Sumatera mencapai 23,52 persen.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumut berada di angka 76,47 poin atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Pemerintah Provinsi Sumut juga mencatat penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,24 persen, lebih rendah dibanding angka nasional sebesar 8,25 persen.
Sementara itu, gini rasio tercatat di angka 0,283 poin dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,32 persen.
Dalam pidatonya, Bobby turut menyampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumut mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 persen dengan nilai PDRB per kapita mencapai Rp78,31 juta.
Tidak hanya sektor ekonomi, capaian di bidang lingkungan hidup juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sumut tercatat mencapai 73,96 poin dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 25,78 juta ton CO2e.
Di bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut juga mencatat peningkatan kinerja pelayanan publik.
Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Pelayanan Publik (IPP) Sumut mencapai 4,27 poin dengan kategori A- atau sangat baik.
Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai 69,11 poin dengan predikat B.
