GUNUNGSITOLI, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan pembangunan Jembatan Sungai Mo’awo di Kota Gunungsitoli mulai dikerjakan pada tahun 2026. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Kepastian tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau langsung kondisi Jembatan Sungai Mo’awo di Jalan Yos Sudarso, Gamo, Kota Gunungsitoli, Rabu (15/7/2026).
Dalam kunjungan itu, Bobby didampingi Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut.
Gubernur melihat langsung kondisi lantai jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia juga meninjau bagian jembatan yang akan menjadi lokasi pekerjaan pembangunan tahun ini.
Selain melakukan peninjauan, Bobby berdialog dengan masyarakat dan nelayan yang menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan tempat pelelangan ikan (TPI), dermaga tambat perahu, pemecah ombak, hingga percepatan pembangunan Jembatan Sungai Mo’awo yang menjadi akses utama penghubung Kota Gunungsitoli dengan Kabupaten Nias Utara.
“Saya tahu ini kondisinya sudah memprihatinkan, makanya tahun ini segera kita kerjakan. Saya minta dukungan dari semuanya, agar ini berjalan lancar,” ujar Bobby.
Ia meminta seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan pembangunan agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Menurutnya, pembangunan jembatan sebenarnya telah direncanakan sejak tahun lalu, namun pelaksanaannya tertunda karena berbagai kendala.
“Banyak orang tidak percaya, tetapi saya sudah bertekad ingin membangun (Kepulauan) Nias. Kalau ada yang mencibir, mengejek, bagi saya tidak masalah. Karena kami hadir atas nama pemerintah, dan saya menjalankan tugas negara untuk hadir di sini. Kuncinya, jangan sampai dihalang-halangi,” kata Bobby.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kekhawatiran sebagian warga yang menilai pembangunan berpotensi mengganggu aktivitas usaha mereka selama proses pekerjaan berlangsung.
Bobby menegaskan kepentingan masyarakat luas harus menjadi prioritas, namun pemerintah tetap akan mencari solusi agar warga yang terdampak tidak kehilangan mata pencaharian.
“Saya tidak berpikir untuk satu orang, tetapi ini kepentingan masyarakat luas. Jadi jangan karena oknum tertentu, urusan publik terhalang. Jika ada yang belum selesai, kita bisa carikan solusi bersama. Saya juga tidak mau ada masyarakat yang ekonominya terganggu akibat pembangunan,” tegasnya.
Terkait usulan peningkatan fasilitas bagi nelayan, Bobby meminta OPD terkait segera melakukan kajian bersama pemerintah daerah dan perwakilan nelayan. Kajian tersebut meliputi pembangunan tempat pelelangan ikan, dermaga nelayan, pemecah ombak, hingga fasilitas pendukung lainnya.
“Saya minta Kepala Dinas terkait untuk membahas itu bersama (nelayan dan pemerintah setempat). Agar kita tahu mengukur datanya seperti apa, dan langkah apa yang bisa kita lakukan. Supaya kita juga tidak asal membangun,” ujarnya.
Selain itu, Bobby juga mempertimbangkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan di Gunungsitoli. Keberadaan UPT tersebut diharapkan dapat mempermudah pelayanan administrasi kapal nelayan berukuran di atas 5 GT, termasuk penerbitan rekomendasi untuk memperoleh BBM solar bersubsidi.
Sementara itu, Kepala Desa Saewe, Martonlis Telaumbanua, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Gubernur Sumut ke Kepulauan Nias. Menurutnya, perhatian Pemerintah Provinsi Sumut diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama masyarakat, selain sektor pendidikan dan kesehatan.
