Tuntutan Evaluasi Total
Kalangan aktivis pers menilai tindakan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Menurut mereka, larangan mengakses fasilitas publik seperti ATM dengan alasan yang tidak berdasar menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas pelayanan keamanan PT Kim.
“Petugas keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan malah menghalangi hak masyarakat untuk bertransaksi. PT Kim harus bertanggung jawab penuh atas sikap sok berkuasa petugasnya di lapangan,” tegas SY.
Pihak aktivis juga mendesak manajemen PT Kim agar segera melakukan evaluasi total terhadap prosedur operasional standar (SOP), serta memberikan pembinaan etika kepada seluruh personel keamanan.
Jika terbukti ada pelanggaran dan pembohongan publik, langkah tegas berupa sanksi harus dijatuhkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Publik kini menantikan tindak lanjut dari PT Kim untuk memastikan insiden penghambatan akses fasilitas publik tidak mencoreng citra perusahaan maupun pihak terkait, termasuk Bank Mandiri sebagai penyedia layanan perbankan.
