Fraksi Gerindra berpandangan bahwa tingginya SILPA dapat menunjukkan masih adanya program yang belum terlaksana sesuai rencana, rendahnya tingkat penyerapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga belum optimalnya sinkronisasi antara proses perencanaan dan implementasi kegiatan di lapangan. Meski sebagian SILPA dapat terbentuk akibat efisiensi anggaran, besarnya nominal pada Tahun Anggaran 2025 dinilai memerlukan perhatian khusus.
Gerindra menilai kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan semata apabila masih terdapat berbagai kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi.
Fauzi kemudian membacakan pandangan Fraksi Gerindra yang menyatakan:
“Kondisi ini tidak boleh dipandang sebagai keberhasilan dalam penghematan anggaran, sebab pada saat yang sama masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti banjir, kerusakan infrastruktur jalan dan drainase, keterbatasan pelayanan kesehatan, kebutuhan sarana pendidikan, pengelolaan sampah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal berarti terdapat kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.”
