Politik

SILPA APBD Medan Tembus Rp592,2 Miliar, Fraksi Gerindra Desak Pembenahan Kinerja OPD

×

SILPA APBD Medan Tembus Rp592,2 Miliar, Fraksi Gerindra Desak Pembenahan Kinerja OPD

Sebarkan artikel ini

Besarnya sisa anggaran Tahun 2025 dinilai mencerminkan perlunya perbaikan perencanaan, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan efektivitas serapan anggaran agar manfaat APBD lebih dirasakan masyarakat.

Anggota DPRD Kota Medan Fauzi saat membacakan pandangan Fraksi Partai Gerindra mengenai besarnya SILPA Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, di Kota Medan, Selasa (7/7/2026). (seputaranindonesia.com/Foto: Ist).

MEDAN, seputaranindonesia.com – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kota Medan pada Tahun Anggaran 2025 kembali menjadi sorotan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di DPRD Kota Medan. Fraksi Partai Gerindra menilai nilai SILPA yang mencapai Rp592,2 miliar harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola anggaran daerah sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi, saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung pada Selasa (7/7/2026).

Menurut Fraksi Gerindra, besarnya SILPA bukan hanya berkaitan dengan angka dalam laporan keuangan daerah, melainkan menjadi gambaran bahwa masih terdapat aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan anggaran yang memerlukan penyempurnaan.

Dalam pandangan fraksi yang dibacakannya, Fauzi menyampaikan:

“Fraksi Partai Gerindra juga memberikan perhatian terhadap sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar Pp. 592 milyar lebih. Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian dan catatan serius. Nilai SILPA yang mencapai hampir Rp.600 milyar merupakan angka yang sangat besar dan harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah kota Medan.”