MEDAN, seputaranindonesia.com – Persoalan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga infrastruktur lingkungan mencuat dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) Nomor 5 Tahun 2015 yang digelar di Jalan Menteng Raya Gang Mangga, Lingkungan 9, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Sabtu pagi (18/4/2026).
Kegiatan yang dipimpin Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PSI, Drs. Godfried Effendi Lubis, M.M tersebut dihadiri ratusan warga serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan. Forum ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian materi, tetapi juga wadah interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah.
Dalam penjelasannya, Godfried menguraikan sejumlah program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, termasuk layanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC), program bantuan sosial, hingga kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Ia menekankan bahwa akses layanan kesehatan kini semakin mudah dijangkau masyarakat.
“Cukup bawa KTP dan KK, masyarakat bisa berobat gratis setara BPJS kelas 3 tanpa melihat status ekonomi maupun tunggakan,” ungkapnya dalam forum tersebut.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa cakupan UHC memungkinkan warga memperoleh layanan kesehatan di berbagai daerah, selama dokumen administrasi terpenuhi.
Tak hanya sektor kesehatan, program bantuan perumahan juga menjadi bagian penting yang disosialisasikan. Pemerintah, kata dia, menyediakan bantuan bedah rumah bagi warga kurang mampu dengan nilai mencapai sekitar Rp180 juta, yang dapat diajukan melalui kelurahan setempat.
Di sisi lain, ia mengingatkan adanya peluang keringanan PBB bagi masyarakat tertentu.
“Ada formulir pengajuan pengurangan PBB dan batas waktunya sampai 31 Mei,” sebutnya.
Menurutnya, keringanan tersebut diberikan dengan persentase antara 40 hingga 75 persen, dengan syarat wajib pajak telah melunasi kewajiban sebelumnya.
Godfried juga menyinggung soal pajak penerangan jalan yang dibebankan kepada masyarakat melalui tagihan listrik sebesar 7,5 persen. Oleh karena itu, ia menilai keberadaan lampu jalan merupakan hak warga yang harus dipenuhi pemerintah.
Dalam sesi diskusi, warga secara terbuka menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Mulai dari kesulitan administrasi kependudukan, bantuan sosial yang tidak berlanjut, hingga kondisi jalan dan drainase yang dinilai belum memadai.
Salah seorang warga mempertanyakan kemungkinan perbaikan data keluarga yang tidak mencantumkan nama ayah.
“Apa bisa dikembalikan lagi nama orang tua di KK, Pak?” ucapnya.
Keluhan juga disampaikan terkait penghentian bantuan PKH yang sebelumnya diterima.
“Tahun lalu saya dapat PKH, tapi tahun ini nama saya tidak terdaftar lagi,” kata warga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Godfried menerangkan bahwa penerima bantuan sosial ditentukan melalui proses verifikasi berlapis.
“Tidak otomatis setiap tahun menerima PKH. Ada penilaian berdasarkan kondisi ekonomi dan data dari BPS,” jelasnya.
Selain itu, warga juga menyoroti kerusakan jalan, minimnya lampu penerangan, hingga sistem drainase yang kerap menyebabkan banjir. Bahkan, terdapat laporan mengenai kebocoran pipa air bersih yang dikhawatirkan berdampak pada kesehatan.
Aspirasi tersebut langsung ditanggapi dengan arahan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait. Godfried menyatakan akan membawa persoalan itu ke tingkat pembahasan legislatif agar dapat ditindaklanjuti.
Sejumlah perwakilan OPD, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perkim, Disdukcapil, dan pihak puskesmas, turut memberikan klarifikasi dan solusi atas berbagai pertanyaan yang disampaikan masyarakat.
Sebagai penutup, panitia menyerahkan suvenir kepada peserta sebagai bentuk penghargaan atas kehadiran dan partisipasi aktif mereka dalam kegiatan tersebut.
Usai kegiatan, Godfried mengakui bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
“Faktanya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-haknya. Sosialisasi seperti ini harus terus ditingkatkan agar program pemerintah tepat sasaran,” tuturnya.
Ia menambahkan, berbagai aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut di DPRD Kota Medan.
“Warga sangat antusias dan berharap adanya perhatian pemerintah, terutama di bidang pendidikan dan ekonomi,” pungkasnya.
