MEDAN, seputaranindonesia.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya diukur dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut fraksi tersebut, ukuran utama keberhasilan pemerintah daerah adalah sejauh mana anggaran mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang membahas Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, yang digelar pada Selasa (7/7/2026).
Dalam rapat itu, Fraksi Gerindra tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan yang kembali meraih opini WTP dari BPK untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Raihan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa penyusunan laporan keuangan daerah telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar capaian administratif tersebut tidak dijadikan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.
