MEDAN, seputaranindonesia.com – Polemik hukum yang melibatkan Perumahan Pondok Alam di Sumatera Utara memicu keresahan ratusan warga pemilik rumah subsidi. Sebanyak 200 konsumen yang telah mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM) kini meminta kepastian dan perlindungan hukum agar hak atas rumah yang mereka beli tidak terganggu akibat sengketa yang sedang bergulir.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Milenial Demokrasi Nasional (AMANDEMEN) di depan Pengadilan Tinggi Medan, Rabu (13/5/2026). Dalam aksinya, massa menilai perkara Register Nomor 175/Pdt PN Lubuk Pakam hingga Register Nomor 176/Pdt PT Medan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang telah membeli rumah subsidi secara resmi.
Koordinator aksi, Reza Abdillah, menyampaikan bahwa keresahan warga semakin meningkat karena sengketa tersebut menyangkut hak tempat tinggal masyarakat kecil yang selama ini diperoleh melalui proses legal.
Ia menjelaskan, PT Rapy Ray sebagai pengembang sebelumnya disebut memenangkan perkara di PTUN Medan dengan status inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan itu, masyarakat mulai membeli rumah dan menerima SHM yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang.
