Sementara itu, Mikrot Siregar dari Banteng Keadilan menilai gugatan pelawanan terhadap PT United Orta Berjaya terkait putusan dan sita eksekusi sebagai tidak berdasar. Ia menyatakan bahwa STM MH, yang terlibat dalam gugatan, tidak mewakili rakyat dan tidak memiliki badan hukum resmi.
Perwakilan warga Pasar IV LVRI, Netty Rosmawati br Hasibuan, juga berharap mediasi dapat mencapai hasil yang win-win. “Kami memiliki dokumen sah terkait kepemilikan lahan dan bangunan di kawasan tersebut, dan kami berharap hak kami diakui dalam proses mediasi ini,” ujarnya.
Nashril menjelaskan bahwa gugatan ini bertentangan dengan putusan No.125 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa jual-beli lahan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Menurutnya, warga yang merupakan keluarga veteran dan purnawirawan ABRI telah mendapatkan izin dari Kemendagri dan Gubernur Sumatera Utara pada Tahun 1982, serta diperkuat dengan SK Camat Tahun 1984.
Dia juga menyoroti ketidaksesuaian HGU yang berlaku dari Tahun 1987 hingga Tahun 2007, yang menurutnya tidak pernah dikuasai oleh pihak perusahaan. “Putusan 242 yang menyatakan jual-beli sah dan memperpanjang HGU menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena kami tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum sejak tinggal di kawasan tersebut sejak Tahun 1980,” kata Nashril.
