Petani Lokal Didorong Berkolaborasi dengan Pemprov Sumut
Swangro menegaskan bahwa harga jual cabai hasil intervensi tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk itu, ia mengajak petani lokal agar berkolaborasi dengan BUMD dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga.
“Kami juga diamanahkan Pak Gubernur untuk menampung hasil panen petani lokal, terutama saat panen raya atau stok melimpah. Dengan begitu, penghasilan petani tidak turun dan mereka tidak rugi,” tuturnya.
BUMD AIJ, kata Swangro, siap menjadi mitra strategis bagi kelompok tani agar hasil pertanian di Sumut tetap terserap dengan harga yang menguntungkan.
Sebagai informasi, Pemprov Sumut melalui BUMD membeli sekitar 50 ton cabai merah dari Pulau Jawa sebagai langkah cepat pengendalian inflasi. Cabai intervensi tersebut akan disebar di sejumlah pasar di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, yang selama ini menjadi kontributor inflasi tertinggi di Sumut.
“Dua daerah ini kami pilih karena memang kontribusinya besar terhadap inflasi di Sumut,” jelas Swangro.
Pemprov Luruskan Isu ASN Wajib Beli Cabai
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluruskan isu yang beredar mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli cabai merah hasil intervensi.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan tidak ada kewajiban bagi ASN untuk membeli cabai merah.
“Di dalam surat itu hanya bersifat penawaran, tidak ada kewajiban membeli,” tegas Poppy.
Menurutnya, ASN juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk membeli cabai sebagai konsumen biasa. Karena itu, pembelian oleh ASN tidak menyalahi aturan.
“ASN juga kan konsumen, jadi tidak ada masalah. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada kewajiban membeli cabai,” ujarnya.
