Jakarta, seputaranindonesia.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merekomendasikan Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk tidak menerapkan kebijakan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) terhadap impor produk terpal plastik.
Dalam rekomendasinya, KPPU menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru bisa memperkuat dominasi pelaku usaha tertentu tanpa jaminan peningkatan daya saing industri secara keseluruhan. “Jika kebijakan safeguard measures diterapkan, hal ini berpotensi meningkatkan harga jual terpal plastik dan membatasi pilihan bagi UMKM yang menjadi konsumen utama,” ungkap KPPU dalam Surat Saran dan Pertimbangan yang dikirimkan kepada Menteri Perdagangan pada 4 Maret 2025.
Alih-alih membatasi impor, KPPU menyarankan agar pemerintah memberikan kemudahan akses bahan baku, baik dari dalam negeri maupun impor, bagi produsen terpal plastik. Selain itu, pengawasan terhadap kebijakan larangan terbatas bahan baku terpal plastik serta dominasi pelaku usaha dalam negeri juga perlu diperketat.
KPPU menjelaskan bahwa pasar terpal plastik di Indonesia saat ini berbentuk oligopoli, didominasi oleh tiga pelaku usaha besar. Meskipun demikian, pasar ini tetap terbuka, memungkinkan pelaku usaha keluar dan masuk dengan mudah. Namun, kenyataannya, lebih dari separuh produsen lokal telah berhenti beroperasi dan beralih menjadi importir karena harga produk impor lebih kompetitif.
