MEDAN, seputaranindonesia.com – Akses pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah menjadi salah satu tuntutan utama warga dalam kegiatan Sapa Warga yang digelar Pemerintah Kota Medan di Jalan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Sabtu (30/5/26). Menjawab kebutuhan tersebut, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP akan tersedia di seluruh kantor kecamatan di Kota Medan.
Pernyataan itu disampaikan Rico Waas setelah menerima berbagai masukan masyarakat terkait pelayanan publik, infrastruktur lingkungan, peredaran narkoba hingga penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, salah satu persoalan yang paling sering dikeluhkan warga adalah jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk mengurus dokumen kependudukan.
Dalam dialog tersebut, Marshita, warga Kelurahan Pahlawan, menanyakan langkah Pemko Medan dalam mempermudah pelayanan e-KTP. Menanggapi hal itu, Rico Waas menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan perubahan kebijakan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Saya mengubah kebijakan dengan mengembalikan layanan perekaman dan pencetakan e-KTP di Kecamatan”, kata Rico Waas.
Ia menilai sistem yang sebelumnya terpusat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menyebabkan warga harus mengeluarkan waktu dan biaya lebih besar. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Menurut Rico Waas, warga dari Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan hingga Medan Perjuangan selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk mengurus e-KTP.
“Bayangkan, ada masyarakat kita yang terpaksa mengambil cuti kerja satu harian penuh dan rela gajinya dipotong hanya untuk mengurus KTP. Sudahlah jauh, belum tentu selesai hari itu juga, dan besoknya disuruh datang lagi. Ini adalah masalah,” ungkapnya di hadapan peserta dialog.
Sebagai bagian dari pembenahan layanan, Pemko Medan telah menjalankan program pencetakan e-KTP langsung di tujuh kecamatan, yakni Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan dan Medan Denai.
Rico Waas menargetkan seluruh kecamatan dapat menikmati layanan serupa pada tahun ini sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil untuk mencetak KTP elektronik.
“Untuk Medan Perjuangan dan kecamatan lainnya, saya jamin tahun ini semuanya sudah bisa cetak KTP di kantor kecamatan masing-masing. Pikiran saya, warga bisa titip berkas pagi hari sambil berangkat kerja, sorenya tinggal diambil. Jadi kehidupan dan kerja masyarakat kita bisa lebih efektif,” ujarnya yang disambut tepuk tangan warga.
Selain peningkatan pelayanan kependudukan, forum tersebut juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan persoalan lingkungan. Ratna Simanjuntak mengungkapkan kawasan tempat tinggalnya masih minim penerangan jalan umum meski kondisi itu telah berlangsung hampir 20 tahun.
Keluhan senada disampaikan Vivi yang mengaku warga di lingkungannya kerap merasa waswas karena sejumlah titik jalan gelap dan dinilai berpotensi memicu tindak kriminalitas.
Menanggapi laporan itu, Rico Waas meminta Dinas Perhubungan bersama aparatur kelurahan segera melakukan verifikasi di lapangan.
“Pak Kadis, mohon segera dicek bersama lurah setempat. Jika memang belum ada penerangan ataupun ada lampu yang tidak berfungsi, segera ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan pihak terkait,” tegasnya.
Masalah peredaran narkoba juga menjadi perhatian masyarakat dalam kegiatan tersebut. Warga berharap langkah pemberantasan dapat dilakukan secara lebih masif demi menjaga keamanan lingkungan.
Rico Waas menegaskan bahwa Pemko Medan bersama unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum terus melakukan upaya pemberantasan narkotika. Namun menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar penanganan dapat berjalan maksimal.
“Kami bersama Kapolrestabes dan Forkopimda berkomitmen memberantas narkoba. Penangkapan terus dilakukan untuk menjaga masyarakat. Namun kami juga membutuhkan bantuan masyarakat untuk melaporkan apabila ada indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar,” tuturnya.
Selain tindakan hukum, ia menilai pencegahan juga perlu dilakukan melalui kegiatan sosial, olahraga, pendidikan dan aktivitas positif lainnya yang melibatkan generasi muda.
Pada sesi yang sama, Rico Waas turut menjelaskan program digitalisasi bantuan sosial yang sedang dijalankan pemerintah melalui sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerima.
“Kami diperintahkan untuk membuat digitalisasi bansos agar bantuan sosial itu benar-benar diterima oleh yang membutuhkan. Seluruh bantuan disesuaikan dengan desil yang tepat, misalnya desil 1 dan desil 2, sehingga tidak ada lagi problem di lapangan di mana warga yang tidak sesuai justru mendapatkan bantuan,” jelasnya.
Di akhir pertemuan, Rico Waas menekankan bahwa kegiatan Sapa Warga menjadi sarana komunikasi langsung antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi berbagai persoalan kota.
“Sapa warga kita inilah komunikasi dua arah kita antara pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah Kota Medan juga terbuka dalam kritik dan saran. Apapun permasalahan-permasalahan, mari kita selesaikan bersama dengan dialog-dialog, ya kita selesaikan di jalan tengah yang baik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan memperkuat semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kekeluargaan kita tetap kita bangun, keakraban kita tetap kita bangun. Apapun permasalahannya, pelan-pelan kita cari jalan keluarnya,” tambah Rico Waas.
Melalui dialog yang berlangsung terbuka tersebut, Pemko Medan berharap berbagai aspirasi warga dapat segera ditindaklanjuti sehingga pelayanan publik dan kualitas kehidupan masyarakat terus mengalami peningkatan.
