DELI SERDANG, seputaranindonesia.com – Persidangan dugaan KDRT yang menjerat Sherly memasuki tahap tuntutan. Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu bulan, sementara terdakwa memohon dibebaskan karena mengaku sebagai korban. Penasihat hukumnya menilai fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan saksi justru memperkuat posisi Sherly sebagai korban kekerasan.
Tuntutan dibacakan JPU di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hiras Sitanggang bersama hakim anggota di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, Kamis (4/6/2026). Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan Sherly dinilai terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan kedua, yakni Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Selain menuntut pidana penjara selama satu bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, JPU juga meminta barang bukti berupa kacamata, pakaian, perangkat CCTV, dan flashdisk diperlakukan sesuai ketentuan hukum.
Dalam pertimbangannya, JPU menyebut luka yang dialami pelapor berdasarkan hasil Visum et Repertum tergolong luka ringan. JPU juga menyampaikan bahwa terdakwa dan pelapor sempat berdamai secara kekeluargaan setelah peristiwa yang dipersoalkan, serta Sherly belum pernah dihukum.
Usai mendengarkan tuntutan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Sherly untuk menyampaikan tanggapannya.
“Saya cuma mau menyampaikan kalau di sini saya ini korban, Pak,” kata Sherly di hadapan majelis hakim.
Ketika hakim menanyakan sikapnya terhadap tuntutan tersebut, Sherly menegaskan dirinya tidak menerima tuntutan jaksa.
“Iya, saya tidak terima karena saya di sini korban. Saya tidak bersalah,” ujarnya.
Atas pernyataan itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa mengajukan permohonan agar dibebaskan dari seluruh tuntutan.
“Iya betul,” jawab Sherly.
