MEDAN, seputaranindonesia.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program tersebut mencakup penataan kawasan permukiman hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan kebutuhan hunian dan pembenahan kawasan permukiman di Sumut membutuhkan dukungan lintas lembaga. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Jumat (18/9/2026).
Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama untuk Sumatera Utara. Program tersebut meliputi bedah rumah, pembangunan rumah susun, penanganan kawasan kumuh, sanitasi, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Bobby berharap seluruh program tersebut dapat direalisasikan di Sumut sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi masing-masing kawasan.
“Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya,” kata Bobby Nasution.
Menurut Bobby, keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi pengembang, juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ia meminta koordinasi antara Pemprov Sumut dan Kementerian PKP diperkuat sehingga berbagai persoalan yang muncul dalam penyediaan hunian maupun penataan kawasan dapat dicari solusinya secara bersama.
“Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan, kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama, saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat,” kata Bobby Nasution.
Dari pihak Kementerian PKP, Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Teddy Paul H. Siagian menyampaikan bahwa sekitar Rp1,5 triliun telah dianggarkan untuk berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumatera Utara pada 2026.
Anggaran tersebut akan mendukung pelaksanaan sejumlah program yang telah disiapkan Kementerian PKP. Teddy berharap implementasinya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pemprov Sumut dan pemangku kepentingan terkait.
“Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama, tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian,” kata Teddy.
Kolaborasi tersebut mencakup kebutuhan penyediaan rumah, peningkatan kualitas kawasan permukiman, hingga dukungan terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian pascabencana.
Pertemuan Pemprov Sumut dan Kementerian PKP turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM. Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.
