MEDAN, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan terintegrasi dalam penanganan pengungsi luar negeri agar tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, hingga potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Kamis (23/4/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam penanganan pengungsi luar negeri serta peningkatan fasilitas layanan keimigrasian di wilayah Sumatera Utara.
Bobby menegaskan, penanganan pengungsi harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, agar mobilitas pengungsi tetap terkendali dan tidak melanggar aturan yang berlaku di wilayah Indonesia.
“Kita ingin memastikan penanganan pengungsi ini benar-benar terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik secara ekonomi maupun keamanan. Aturan-aturan dari pemerintah pusat harus kita sesuaikan dengan kondisi di daerah agar tidak muncul masalah hukum di kemudian hari,” ujar Bobby.
Selain isu pengungsi, Bobby juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana layanan keimigrasian.
Ia menyambut baik rencana pengembangan layanan satu atap atau pembangunan gedung layanan imigrasi yang lebih representatif guna mempermudah pelayanan bagi masyarakat maupun warga negara asing.
“Kami sangat mendukung penyediaan kantor atau gedung layanan. Kita tunggu koordinasi teknisnya agar pelayanan tidak terpencar dan masyarakat bisa lebih nyaman mendapatkan layanan imigrasi dalam satu gedung,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumut, Parlindungan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumut.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di Sumatera Utara, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penguatan program keimigrasian.
“Kami berterima kasih atas waktu dan dukungan Bapak Gubernur. Saat ini kami terus memantau pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di Sumut. Kami juga melaporkan koordinasi dengan pusat terkait rencana kunjungan Menteri ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung program-program strategis keimigrasian,” jelas Parlindungan.
Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi keimigrasian, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara.
