Medan, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota di Kepulauan Nias tidak menunda pengajuan program Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut diminta segera disampaikan agar pelaksanaan pembangunan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Arahan itu disampaikan Bobby ketika memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP bersama para kepala daerah se-Kepulauan Nias di kediaman sementara Gubernur Sumut, Gunungsitoli, Sabtu (8/8/2026).
Bobby menilai percepatan pengusulan program penting agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak menunggu hingga tahun anggaran berjalan.
“Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan,” kata Bobby.
Dalam rapat tersebut, Bobby juga mengingatkan kepala daerah agar tidak sekadar mengusulkan program berdasarkan kebutuhan administratif. Setiap usulan diharapkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain penguatan perekonomian masyarakat, peningkatan fasilitas kesehatan dan pembangunan sarana pendidikan.
Kebijakan tersebut melanjutkan dukungan Pemprov Sumut terhadap pembangunan di Kepulauan Nias melalui skema BKP. Pada Tahun Anggaran 2026, total bantuan yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut mencapai sekitar Rp53 miliar.
Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk perbaikan dan pembangunan jalan, pembangunan irigasi, fasilitas sekolah hingga pembangunan sumur bor.
Jika dirinci, Kabupaten Nias Utara menjadi penerima alokasi terbesar dengan nilai Rp23,42 miliar. Selanjutnya Kabupaten Nias memperoleh Rp8 miliar, Kabupaten Nias Selatan Rp7,95 miliar, Kabupaten Nias Barat Rp5 miliar, dan Kota Gunungsitoli mendapatkan Rp9,32 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut Dikky Anugerah menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah BKP yang diberikan pemerintah provinsi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Dikky.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program BKP 2026. Pemerintah provinsi ingin mendapatkan gambaran mengenai perkembangan program yang telah berjalan serta kendala yang mungkin dihadapi pemerintah daerah penerima bantuan.
Selain evaluasi, pertemuan itu juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan yang akan diajukan dalam BKP Tahun Anggaran 2027.
Dengan pengusulan yang dilakukan lebih awal, pemerintah berharap proses perencanaan dapat berjalan lebih matang dan program yang telah ditetapkan dapat segera direalisasikan ketika tahun anggaran 2027 dimulai.
Dalam rapat tersebut hadir Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Yaatulo Gulo serta Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli.
Turut hadir Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Chandra Dalimunthe dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.
Koordinasi antara Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Kepulauan Nias tersebut diharapkan dapat memperkuat sinkronisasi program pembangunan, sehingga bantuan keuangan yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
