AMSUB berharap pelaksanaan RDP nantinya dapat melibatkan komisi-komisi DPRD Sumut serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan dengan pokok persoalan. Sementara aspirasi yang berada di luar kewenangan pemerintah provinsi maupun DPRD Sumut diharapkan dapat diteruskan kepada lembaga yang berwenang.
Dalam surat permohonannya, AMSUB mengusulkan agar RDP dilaksanakan pada 10 November 2026 pukul 10.00 WIB dengan menghadirkan 10 orang perwakilan aliansi.
Namun demikian, hingga berita ini disusun, AMSUB masih menunggu konfirmasi resmi dari DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait persetujuan maupun jadwal pelaksanaan RDP tersebut. Dengan demikian, waktu yang tercantum dalam surat masih berstatus sebagai usulan dari pihak aliansi dan belum dapat dipastikan sebagai agenda resmi DPRD Sumut.
Melalui langkah ini, AMSUB menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa tidak hanya diukur dari seberapa besar aksi yang dilakukan di jalanan, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi yang disampaikan mampu masuk ke ruang pengambilan kebijakan dan menghasilkan tindak lanjut nyata.
Bagi AMSUB, jalur dialog bukan berarti menghentikan sikap kritis. Sebaliknya, ruang kelembagaan diharapkan menjadi kesempatan bagi DPRD Sumut untuk menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan dan kepentingan masyarakat Sumatera Utara.
