Koordinator AMSUB, Akhmad Bukhori Pane, sebelumnya menegaskan bahwa DPRD Sumut perlu membuka ruang komunikasi agar persoalan yang disuarakan mahasiswa dan masyarakat mendapatkan perhatian serta tindak lanjut konkret.
“Kami juga mendesak DPRD Sumut membuka ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar aspirasi mahasiswa dan masyarakat dapat dibahas serta ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Bukhori.
Dalam dokumen permohonan RDP, AMSUB membawa sejumlah pokok pembahasan yang mencakup persoalan nasional dan daerah. Untuk isu nasional, aliansi menyoroti reformasi Polri, penguatan supremasi sipil, serta penanganan dan pemulihan pascabencana.
Selain itu, AMSUB turut menyampaikan aspirasi politik berupa tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengundurkan diri.
Sementara untuk persoalan daerah, AMSUB menyoroti dugaan praktik mafia solar bersubsidi, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta persoalan kesejahteraan guru honorer.
Khusus mengenai dugaan praktik mafia solar bersubsidi, AMSUB menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dan penelusuran lebih lanjut dari instansi terkait. Dugaan tersebut tetap memerlukan verifikasi serta klarifikasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
