MEDAN, seputaranindonesia.com — Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor BRI Wilayah Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat sore, 9 Januari 2026, berlangsung tegang dan diwarnai dugaan tindakan represif. Sejumlah peserta aksi mengaku mengalami intimidasi hingga kekerasan fisik saat menyampaikan tuntutan terkait dugaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif.
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 15.00 hingga 17.00 WIB itu dipusatkan pada tuntutan transparansi dan penegakan hukum atas dugaan penyimpangan penyaluran KUR senilai Rp17 miliar di wilayah BRI Kota Tanjungbalai. Situasi di lokasi sempat memanas ketika upaya pembubaran dilakukan, sehingga memicu ketegangan antara massa aksi dan pihak pengamanan.
Presiden Mahasiswa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al-Washliyah, Tahad Erwin Silaen, mengungkapkan dirinya mengalami kekerasan fisik saat berada di barisan depan massa. “Saya dipukul di bagian pelipis mata sebelah kiri dan sempat ditarik untuk diborgol. Kejadiannya di jalan raya saat kami menyampaikan aspirasi,” ujar Tahad.
Ia menyebut kondisi fisiknya menurun setelah insiden tersebut. “Saya merasa sangat lemas dan pusing karena banyaknya oknum pengamanan yang menahan saya. Selain saya, ada juga teman-teman yang mendapat ancaman verbal,” katanya.
Tahad menuturkan, pengamanan di lokasi diduga melibatkan petugas keamanan internal BRI Sumatera Utara. Dalam aksinya, mahasiswa menilai tidak ada ruang dialog yang terbuka untuk menanggapi tuntutan mereka. “Kami tidak mendapatkan jawaban atas tuntutan kami. Tidak ada ketegasan, dan diskusi tidak berjalan,” ujarnya.
Atas peristiwa tersebut, mahasiswa menyatakan akan membawa kasus dugaan kekerasan itu ke ranah hukum. “Kami akan membuat laporan ke kepolisian agar kejadian ini diproses secara hukum dan menjadi perhatian publik,” kata Tahad.
Dugaan KUR Fiktif Rp17 Miliar
Aksi mahasiswa tersebut dipicu oleh dugaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif senilai lebih dari Rp17 miliar di BRI Unit Sei Kepayang, Cabang Tanjungbalai. Program KUR yang seharusnya menyasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diduga disalurkan menggunakan identitas debitur fiktif, sementara dana kreditnya dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum pimpinan unit BRI Sei Kepayang berinisial M bersama seorang pengusaha di Kota Tanjungbalai. Skema tersebut diduga berlangsung sejak 2023 dan mulai terungkap pada 2025 setelah adanya laporan internal serta dorongan pengawasan publik.
Seorang sumber internal BRI yang mengetahui proses penyaluran kredit tersebut menyebutkan nilai kredit bermasalah mencapai sekitar Rp17 miliar. “Semua kredit itu tidak pernah dinikmati masyarakat. Dana tersebut dipakai oleh pihak tertentu,” ungkap sumber tersebut.
Hingga kini, upaya konfirmasi kepada manajemen BRI Cabang Tanjungbalai maupun Kantor Wilayah BRI Sumatera Utara belum memperoleh penjelasan terbuka. Kondisi ini memperkuat dorongan agar dilakukan audit investigatif secara independen untuk memastikan kejelasan alur pencairan dan penggunaan dana KUR.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksinya, BEM UMN Al-Washliyah menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi kinerja pimpinan Cabang BRI Tanjungbalai, pemberian sanksi tegas kepada oknum yang diduga terlibat, pelaksanaan audit investigatif independen, serta pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini melalui jalur konstitusional hingga terdapat kejelasan hukum dan transparansi penanganan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak BRI belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan KUR fiktif maupun insiden yang terjadi saat aksi berlangsung.
