Medan, seputaranindonesia.com – Keputusan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjalani pengobatan ke luar negeri dinilai tidak semestinya menjadi polemik berkepanjangan. Ketua Umum Sopo Restorasi Bersatu, Antonius Devolis Tumanggor, menegaskan bahwa setiap orang, termasuk kepala daerah, memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan terbaik sesuai kebutuhan medisnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Antonius kepada wartawan, Minggu (17/5/2026). Menurutnya, hak atas pelayanan kesehatan telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak boleh dibatasi hanya karena seseorang sedang menjabat sebagai pejabat publik.
“Kesehatan adalah hak dasar manusia. Siapa pun, termasuk kepala daerah, memiliki hak untuk berobat demi keselamatan dan keberlangsungan hidupnya,” tuturnya.
Antonius mengatakan keberangkatan Rico Waas untuk menjalani pengobatan tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan pelanggaran etika pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa Wali Kota Medan telah menjelaskan kepada publik mengenai keberangkatannya, termasuk menyampaikan bahwa perjalanan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Menurut Anggota DPRD Kota Medan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi NasDem itu, masyarakat perlu mampu membedakan antara kepentingan pribadi yang berkaitan dengan kesehatan dan penggunaan fasilitas negara.
“Kalau tidak menggunakan APBD dan sudah melapor kepada Mendagri, lalu di mana letak persoalannya?. Jangan semua hal digiring menjadi opini negatif,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa hak memperoleh pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang sosial, berhak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang dianggap paling tepat.
Antonius juga mengingatkan bahwa seorang kepala daerah tetap memiliki keterbatasan sebagai manusia dan sewaktu-waktu dapat mengalami gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan medis.
“Pemimpin itu bukan mesin. Mereka juga manusia yang punya keterbatasan fisik dan membutuhkan perawatan kesehatan,” katanya.
Lebih lanjut, ia berpandangan keberangkatan seorang kepala daerah untuk berobat tidak seharusnya menjadi persoalan selama roda pemerintahan tetap berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan.
“Yang terpenting adalah tata kelola pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat tidak terganggu, dan seluruh prosedur administrasi telah dipenuhi,” ujarnya.
Antonius juga mengajak masyarakat Kota Medan untuk tetap menjaga situasi yang kondusif sembari mendoakan agar Rico Waas segera pulih dan dapat kembali menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.
Menurutnya, sikap empati dan kepedulian jauh lebih penting dibanding membangun opini yang berpotensi memperkeruh suasana tanpa memahami kondisi yang sebenarnya.
“Dalam budaya ketimuran, mendoakan orang sakit jauh lebih mulia daripada menghakimi tanpa memahami keadaan sebenarnya,” ucapnya.
Ia turut mengapresiasi keterbukaan yang telah disampaikan Rico Waas kepada masyarakat terkait kondisi kesehatannya. Menurut Antonius, transparansi tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab seorang pemimpin kepada publik.
“Kejujuran dan keterbukaan pemimpin kepada rakyat adalah modal penting dalam membangun kepercayaan publik,” tandas Antonius.
Menutup pernyataannya, Antonius kembali menegaskan bahwa menjaga kesehatan merupakan hak setiap manusia sekaligus bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin agar dapat menjalankan amanah kepada masyarakat secara optimal.
“Kesehatan bukan kemewahan, melainkan hak asasi setiap manusia. Pemimpin yang menjaga kesehatannya sejatinya sedang menjaga tanggungjawabnya kepada rakyat,” pungkasnya.
