MEDAN, seputaranindonesia.com – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI Komisi IX DPR RI yang berfokus pada pengawasan Tuberkulosis (TB) dan HIV di Balai Kota Medan, Kamis (21/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan komitmen Pemerintah Kota Medan dalam melakukan transformasi besar-besaran terhadap sektor kesehatan agar semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat.
“Kami terus berupaya dan berusaha bagaimana memperbaiki tata pelayanan dan kualitas kesehatan yang ada di Kota Medan,”kata Rico Waas.
Rico juga memaparkan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Medan, tren kasus TB dan HIV di Kota Medan menunjukkan penurunan. Capaian tersebut disebut tidak terlepas dari intensifikasi skrining kesehatan serta penguatan kebijakan daerah yang dilakukan secara berkelanjutan.
“meski tren kasus mengalami penurunan. Kami tetap tidak akan lengah. Apabila dibutuhkan Perwal tambahan atau aturan tambahan untuk TB dan HIV, kami siap untuk melaksanakan sesegera mungkin,” ujar Rico Waas.
Selain penguatan regulasi penyakit menular, Pemko Medan juga melakukan lompatan kebijakan dalam penguatan layanan kesehatan dasar. Seluruh puskesmas kini diarahkan untuk memiliki kemandirian manajemen melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Setelah meresmikan RSUD Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), kami juga resmi mengubah status 41 Puskesmas di Kota Medan menjadi BLUD,” terang Rico Waas seraya menambahkan bahwa rehabilitasi fasilitas kesehatan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan di tingkat dasar.
Lebih lanjut, Pemko Medan juga menegaskan keberhasilan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah menjangkau seluruh masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah tetap melihat adanya celah perlindungan, khususnya bagi korban kejahatan jalanan.
Sebagai respons, Pemko Medan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 26 Tahun 2026 yang memberikan perlindungan kesehatan bagi korban begal.
“Melalui aturan ini biaya pengobatan korban begal di Kota Medan kini sepenuhnya ditanggung oleh APBD Kota Medan. Saat ini, kami telah bekerja sama dengan 23 rumah sakit untuk program proteksi ini,”sebut Rico Waas.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama menyampaikan apresiasi terhadap langkah dan inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam memperkuat sektor kesehatan. Ia menilai kebijakan tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Urgensi terkait isu TB dan HIV hari ini masih menjadi tantangan besar, baik nasional maupun internasional. Masukan dan laporan dari Pak Wali Kota akan kami bawa ke Komisi IX untuk dirapatkan bersama kementerian terkait, agar nantinya bisa melahirkan kebijakan fiskal atau politik anggaran yang mendukung Pemerintah Kota Medan,” pungkas Ade Rezki Pratama.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, serta jajaran perangkat daerah terkait. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai penanganan TB dan HIV di Kota Medan.
