MEDAN, seputaranindonesia.com – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya keselarasan peran perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Menurutnya, diperlukan “jembatan” agar kedua peran tersebut dapat dipahami dan dijalankan secara seimbang.
Hal itu disampaikan Bobby Nasution dalam sambutannya pada peringatan Hari Kartini melalui seminar bertajuk “Saatnya Perempuan Bicara” yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, serta sejumlah tokoh perempuan dan unsur pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bobby menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri PPPA yang sebelumnya juga telah meninjau lokasi pengungsian korban bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara.
“Selamat datang dan membersamai kegiatan kami di Sumut dalam memperingati Hari Kartini. Kami tidak menyangka ternyata respons Ibu Menteri sangat luar biasa kepada kami,” ujar Bobby.
Bobby juga menyoroti masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik, khususnya pada posisi pengambilan keputusan. Ia menyebut masih terdapat kabupaten/kota di Sumut yang belum memiliki keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
“Seperti di lembaga legislatif, masih ada kabupaten/kota yang bahkan tidak ada anggota dewannya perempuan. Walaupun di DPRD Sumut itu Ketuanya adalah perempuan, tetapi komposisinya secara umum masih kecil,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini baru Kabupaten Labuhanbatu yang dipimpin kepala daerah perempuan, meskipun di beberapa daerah lain terdapat wakil kepala daerah perempuan.
Bobby juga memaparkan bahwa jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai sekitar 15,7 juta jiwa, dengan 7,8 juta di antaranya adalah perempuan atau sekitar 49 persen. Dari jumlah tersebut, sekitar 5,8 juta berada dalam usia produktif.
Menurutnya, potensi besar ini harus didorong agar dapat berkontribusi lebih luas dalam pembangunan daerah.
“Makanya saya menekankan agar keterlibatan perempuan di ruang publik dan rumah tangga masih banyak yang belum selaras, dan seakan ada pembatas antara kedua peran tersebut. Ini yang perlu kita pecahkan, dan tidak perlu takut. Sehingga seorang perempuan bisa menjadi ibu rumah tangga, sekaligus beraktivitas di ruang publik,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat 35.131 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia dengan 37.372 korban, di mana lebih dari 30 ribu di antaranya merupakan perempuan.
Ia menilai kenaikan angka tersebut juga menunjukkan semakin banyak korban yang berani melapor.
“Angka ini naik cukup signifikan, tetapi ini sebagai pertanda bahwa sosialisasi kita kepada perempuan untuk berani bicara ketika mengalami kekerasan mulai membuahkan hasil. Namun, ini tidak bisa dianggap enteng,” kata Arifah.
Ia menegaskan pentingnya forum seperti seminar tersebut sebagai langkah pencegahan dan penguatan kesadaran masyarakat dalam melindungi perempuan dari kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun sosial.
