“Sampai sekarang belum ada penjelasan soal informasi yang berkembang di media sosial (medsos) tentang itu semua. Mulai dari info beberapa proyek strategis pemenangnya sudah dikondisikan hingga pengadaan yang rentan dikorupsi. Dan sampai sekarang Wali Kota atau Kadishub juga tidak ada memberi penjelasan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Fauzi menyatakan Fraksi Gerindra akan terus mencermati pelaksanaan berbagai program di Dishub Kota Medan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat melakukan audit terhadap pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan Dishub Kota Medan sebagai bentuk penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
“Kita juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat untuk mengaudit setiap pengerjaan yang ada di Dishub Kota Medan. Kita ingin semua berjalan transparan tanpa adanya ‘permainan’. Yang paling utama, semua harus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Saudara Wali Kota juga jangan menerima bulat-bulat laporan Kadishub, lihat langsung ke lapangan realisasinya. Jadi jangan laporan Asal Bapak Senang (ABS),” pungkasnya.
